TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Dr. Sandra Erawanto Ditetapkan sebagai Ketua Forum Keprotokolan Indonesia dalam Rakornas Keprotokolan 2026

· ·

Dr. Sandra Erawanto Ditetapkan sebagai Ketua Forum Keprotokolan Indonesia dalam Rakornas Keprotokolan 2026

Jakarta, PajakOnline - Sandra Erawanto, Ph.D., Pakar Etika dan Protokol Sekretariat Negara ditetapkan sebagai Ketua Forum Keprotokolan Indonesia.

Dr. Sandra Erawanto terpilih secara Aklamasi sebagai Ketua Forum Keprotokolan Indonesia pada Selasa 11 Agustus 2026 dalam Rapat Koordinasi Keprotokolan Nasional yang dihadiri oleh seluruh Biro/Bagian Protokol Pemda 38 Provinsi dan Kabupaten Kota, Jabodetabek, Kementerian Lembaga, LPNK dan BUMN serta Bank Indonesia dan Insan Protokol lainnya dari Asosiasi Praktisi Protokol Indonesia serta berbagai unsur lainnya terutama 3 Triumph Keprotokolan Indonesia yaitu, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Luar Negeri RI dan tentunya Kementerian Dalam Negeri selaku Tuan Rumah acara serta berbagai kalangan dan pihak yang erat dengan tugas Fungsi Keprotokolan di Indonesia.

[caption id="attachment_78675" align="alignnone" width="1280"] Dr. Sandra Erawanto, S.STP, M.Pub.Pol.[/caption]

Sandra Erawanto menyelesaikan pendidikan S1 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, S2 The Australian National University, dan S3 University Kuala Lumpur Malaysia.

Sandra Erawanto juga dikenal sebagai inisiator/Pendiri Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia dalam acara Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI)di Sydney, 9 September 2007 Dihadapan Presiden SBY saat itu. Sandra Erawanto adalah Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) di Kampus The Australian National University Canberra Australia 2006 -2007.

Sandra Erawanto juga menjabat sebagai Presiden PAMI (Perhimpunan Alumni Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) Cabang Indonesia sejak 24 November 2020 sampai sekarang.

MTCP Malaysia Scholarship (Malaysian Technical Cooperation Programme) adalah program beasiswa penuh (fully funded) dari Pemerintah Malaysia (khususnya Kementerian Luar Negeri) yang ditujukan bagi warga negara berkembang termasuk Indonesia untuk melanjutkan studi, baik kursus singkat, jenjang pascasarjana atau Magister (S2) di universitas-universitas di Malaysia.

Penetapan tersebut diharapkan menjadi momentum awal untuk mengonsolidasikan berbagai unsur keprotokolan serta menyusun langkah bersama dalam membangun wadah organisasi yang inklusif, profesional, dan mampu mewadahi aspirasi insan keprotokolan Indonesia.

Rakornas Keprotokolan 2026 tidak sekadar menjadi ruang bertukar pengalaman dan gagasan. Forum yang mempertemukan berbagai unsur keprotokolan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan penghubung, BUMN, praktisi, dan unsur lainnya ini melahirkan sebuah gagasan besar untuk masa depan insan keprotokolan Indonesia.

Rakornas yang digagas oleh Protokol Kemendagri ini mengusung tema “Penguatan Kolaborasi Lintas Instansi Keprotokolan dalam Dinamika Penugasan dan Pengembangan SDM Insan Keprotokolan guna Mewujudkan Pelaksanaan Tugas yang Profesional, Adaptif dan Kolaboratif.”

Dalam forum tersebut, peserta menyepakati pentingnya membangun sebuah wadah bersama yang mampu menaungi, menyatukan, dan memperkuat seluruh unsur keprotokolan Indonesia.

Gagasan pembentukan Asosiasi Keprotokolan Indonesia menjadi salah satu hasil strategis Rakornas. Wadah ini diharapkan menjadi rumah bersama bagi insan protokol lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta, organisasi masyarakat, praktisi, dan unsur keprotokolan lainnya.

Lebih dari sekadar organisasi, wadah bersama tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membawa cita-cita, aspirasi, dan harapan insan keprotokolan Indonesia, sekaligus memperjuangkan pengembangan profesi, mulai dari penguatan kompetensi, pengembangan karier, sertifikasi profesi, hingga terbangunnya jejaring komunikasi dan kolaborasi nasional.

Rakornas juga mendorong upaya pembentukan Jabatan Fungsional Petugas Protokol dan pengupayaan sertifikasi profesi keprotokolan sebagai bagian dari langkah menuju pengakuan dan penguatan profesionalisme insan protokol.

Rakornas Keprotokolan 2026 menjadi titik awal sebuah gerakan bersama: menyatukan langkah, memperkuat profesi, dan membangun wadah yang mampu membawa cita-cita insan protokol Indonesia menuju masa depan.

Dari sekian banyak insan protokol, satu semangat. Dari berbagai instansi, satu kolaborasi. Dari Rakornas 2026, lahir harapan untuk sebuah rumah bersama Keprotokolan Indonesia.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/rakornas-keprotokolan-2026-hasilkan-gagasan-besar-untuk-masa-depan-keprotokolan-indonesia/

Berita lainnya di Headlines