TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Harga BBM Naik, Ekonom PEPS: Pemerintah Harusnya Bebaskan Pajak BBM Bantu Rakyat

Redaksi PajakOnline · 18 Sep 2022, 01.30 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Ekonom Senior dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai kenaikan harga BBM sangat membebani rakyat. Apalagi di tengah tekanan pandemi saat ini.

Rakyat dapat harga BBM dinaikkan. Harga pertalite naik Rp2.350 per liter: dari Rp7.650 menjadi Rp10.000. Harga solar naik Rp1.650 per liter: dari Rp5.150 menjadi Rp6.800. "Uang rakyat yang tersedot bisa capai Rp31,75 triliun. Ironi negeri oligarki tirani," kata Anthony mantan Rektor Kwik Kian Gie School of Business ini.

[caption id="attachment_4830" align="alignright" width="300"] Prof. Dr. Anthony Budiawan. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)[/caption]

Sementara itu, sambung Anthony, di negara maju, liberal dan kapitalis masih memikirkan rakyatnya, dengan memangkas pajak BBM untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga minyak mentah: subsidi BBM ini diberikan kepada semua orang, termasuk orang kaya.

Anthony Budiawan mengatakan, Indonesia menaikkan harga BBM bersubsidi pertalite dan solar. Penerimaan pajak (PBBKB dan PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp1.055 menjadi Rp1.380/liter. "Di tengah kesulitan masyarakat, pemerintah seharusnya membantu publik dengan menghapus pajak BBM.

Dalam hitungan Anthony, konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp7.650 per liter (sebelum harga BBM subsidi naik), pemerintah daerah dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp24,27 triliun. "Di tengah kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya membebaskan pajak BBM tersebut," kata dia.

Menurut Anthony Budiawan, kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar Rp10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp8.620 per liter.