TRENDING
Ungkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKunjungan Wisatawan Mancanegara 12,01 Juta hingga September 2026, Pariwisata Indonesia Terus TumbuhEkonomi Indonesia Menguat, Optimistis Momentum Pertumbuhan di Tengah Tekanan GlobalBukan Pajak Baru, Pungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di BursaPemprov DKI Jakarta Kembali Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Berlaku Otomatis Tanpa PermohonanSoal Transfer Uang Pribadi Kena Pajak, Ini Kata DJPNeraca Perdagangan Indonesia September 2026 Surplus USD3,36 Miliar, Defisit Migas Jadi PerhatianUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKunjungan Wisatawan Mancanegara 12,01 Juta hingga September 2026, Pariwisata Indonesia Terus TumbuhEkonomi Indonesia Menguat, Optimistis Momentum Pertumbuhan di Tengah Tekanan GlobalBukan Pajak Baru, Pungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di BursaPemprov DKI Jakarta Kembali Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Berlaku Otomatis Tanpa PermohonanSoal Transfer Uang Pribadi Kena Pajak, Ini Kata DJPNeraca Perdagangan Indonesia September 2026 Surplus USD3,36 Miliar, Defisit Migas Jadi Perhatian
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Hingga 2024 Dana Desa Disalurkan Rp400 Triliun

·

Hingga 2024 Dana Desa Disalurkan Rp400 Triliun

PajakOnline.com— Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, dana desa menjadi tulang punggung bagi kemajuan Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak akan disebut sebagai negara maju jika masih memiliki banyak desa tertinggal.

"Nggak mungkin Indonesia maju tanpa desa maju. Desa maju, Indonesia maju. Kemajuan Desa adalah penanda kemajuan Indonesia," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (12/3).

Dalam lima tahun terakhir, yakni sejak tahun 2015-2019 pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp257 Triliun, ditambah tahun 2020 sebesar Rp72 Triliun. Hingga tahun 2024, direncanakan total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp400 Triliun.

"Untuk di Sulawesi Utara, total dana desa dari tahun 2015-2019 sebesar Rp4,75 Triliun. Jadi apa? jadi jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), tambatan perahu, embung, dan sebagainya," ungkapnya.

Di Sulawesi Utara sendiri, menurut Budi Arie, pada tahun 2019 masih memiliki sebanyak 12 desa dengan status sangat tertinggal dan 321 desa tertinggal. Selebihnya, terdapat 976 desa dengan kategori berkembang dan sebanyak 197 desa maju.

"Belum ada contoh desa mandiri di Sulawesi utara. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua, kita bisa tingkatkan status semua desa di Sulawesi Utara," ujarnya.

" Masa depan bangsa Indonesia itu di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Itu absolute competitive advantage kita sebagai bangsa. Semua itu ada di Sulawesi Utara. Jadi masyarakat Sulut harus bisa menjadi salah satu yg terdepan mewujudkan Indonesia maju, " ujar Budi

Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O E Kandouw mengatakan, sebanyak 70 persen masyarakat Sulawesi Utara tinggal di desa. Meski demikian, jumlah pengangguran terbesar justru berada di kota.

Menurutnya, dana desa memiliki sumbangsih besar terhadap pengurangan jumlah pengangguran di desa.

"Setelah dievaluasi setelah adanya dana desa pengangguran di desa berkurang. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meminta dengan hormat agar dana desa tahun depan kalau bisa lebih besar dari tahun ini," ujarnya.

Menurutnya, dana desa ke depan tidak hanya akan menjadi ujung tombak pemerintahan desa, namun juga akan menjadi ujung tombak pemerintahan pusat dan daerah. Ia mengakui, bahwa dana desa sangat membantu pembangunan daerah, karena fiskal di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara masih tergolong rendah.

"Kalau tidak ada dana desa mau jadi apa. Kita bersyukur dengan adanya dana desa. Tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan," ujarnya.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines