TRENDING
BI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go LiveBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go Live
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Ingin Tahu Cara Input PIB dalam E-Faktur? Cek Ini Dulu

Redaksi PajakOnline · 9 Jun 2023, 11.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemberitahuan Impor Barang (PIB) merupakan dokumen pemberitahuan yang diajukan oleh PKP untuk melakukan kegiatan impor barang. Dokumen PIB ini ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC/Bea Cukai). Namun, adanya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang harus dipungut, maka PIB juga harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Untuk itu, PKP atau pegawai yang ditunjuk PKP untuk urusan perpajakan harus mengetahui cara input PIB di e-faktur. Sejak 2016 seluruh pengusaha yang telah ditetapkan sebagai PKP wajib menggunakan e-faktur.

PIB termasuk ke dalam kategori dokumen lain yang perlakuannya sama dengan faktur pajak. Dalam landasan hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014, dimana peraturan tersebut tertera secara mendetail mengenai dokumen-dokumen yang dipersamakannya dengan faktur pajak, termasuk di antaranya PIB.

Selanjutnya, PIB mencantumkan identitas pemilik Barang Kena Pajak (BKP) berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). PIB juga harus disertai lampiran berupa Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti pungutan pajak oleh DJBC.

Selain PIB, dokumen-dokumen yang perlakuannya disamakan dengan faktur pajak antara lain:


Cara input PIB di e-faktur tergolong mudah, yaitu PKP cukup masuk dalam menu “Dokumen Lain” dan masuk ke “Pajak Masukan” dan sub-menu “Rekam”. Untuk lebih jelasnya, berikut panduannya:

Cara input pib di e-faktur, yaitu setelah masuk ke “Rekam”, PKP mengisi dokumen PIB kemudian klik “Simpan”. Untuk jenis dokumen lain, termasuk PIB ini tidak perlu diunggah. Selain itu, jenis pajak masukan dari dokumen lain ini secara optomatis masuk dalam perhitungan Surat Pemberitahuan (SPT) pada saat posting SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam e-faktur.

Tidak jarang kesalahan bisa terjadi saat melakukan penginputan PIB di e-faktur. Namun, jangan khawatir karena ada solusi jika terjadi salah input PIB. Pertama, PKP klik “Dokumen Lain” yang salah input. Dalam halaman “Dokumen Lain” yang harus dibetulkan tersebut klik “Ubah” dan mengubah nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN menjadi “0”. Setelah itu, PKP menginput dokumen yang baru dan dokumen yang benar.(Kelly Pabelasary)