TRENDING
Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 Triliun
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Jurusan Pajak dan Bea Cukai Dihapus STAN, Ini Penjelasannya

Redaksi PajakOnline · 1 Agu 2022, 01.30 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN kini hanya menerima 3 jurusan Diploma IV (Setara S-1 Terapan), yakni Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Keuangan Negara, dan Manajemen Aset Publik. Tidak ada lagi 2 jurusan yang terkenal di STAN yakni Pajak serta Kepabeanan dan Cukai, termasuk untuk program Diploma I dan III.

Berkaitan penghapusan jurusan Pajak dan Bea Cukai tersebut, Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto memberikan penjelasan.

"Jadi begini, salah satu yang kami harapkan adalah mereka yang masuk STAN itu tidak punya motivasi yang salah," kata Rahmadi membuka penjelasannya dalam diskusi OSC Talks pada akhir pekan lalu.

Rahmadi mengungkapkan, adanya motivasi yang salah menjadi alasan kuat di balik penghapusan jurusan pajak dan bea cukai. Dia menemui adanya mahasiswa-mahasiswi baru PKN STAN yang menempuh pendidikan di institusi tersebut hanya untuk mengejar status pegawai pajak atau bea cukai.

"Motivasi yang salah di masa lalu itu masuk STAN dapat tiket supaya kerja di DJBC dan DJP. Nah itu berdasarkan penilaian kami ada tuh perilaku negatif seperti itu. Artinya motivasi dari awal bukannya mengabdi sebagai ASN di manapun mereka berada kan," kata Rahmadi.

Rahmadi melanjutkan, ada juga lulusan STAN yang kemudian keberatan ketika ditempatkan di daerah atau posisi yang tidak dia harapkan. Padahal semestinya, menurut Rahmadi, seorang ASN harus siap mengabdi kepada negara di manapun ditempatkan.

"(Motivasinya) wah saya jadi pegawai pajak banyak uangnya dan sebagainya. Kemudian ketika dia ditempatkan ke daerah lain yang tidak bagus, jadi kesel. Padahal Indonesia itu luas, di manapun kita perlu siap kontribusi," kata Rahmadi.

Alasan di atas, kata Rahmadi, kemudian menjadikan pihak PKN STAN merumuskan ulang program pendidikan yang ada. Melalui 3 program Diploma IV yang dibuka saat ini, nantinya lulusan PKN STAN tetap bisa bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).Hanya saja, penempatannya akan mengacu pada prestasi akademik dan kriteria lain yang ditetapkan pihak kampus.

"Untuk bisa bekerja di sana (DJBC atau DJP) tergantung hasil akademiknya. Sekarang kita lihat, oh mereka cocok di pajak karena tahan uji. Atau di DJBC harus kuat fisiknya karena patroli. Kami sesuaikan kompetensi dan karakternya," kata Rahmadi.

Dengan begitu, mahasiswa-mahasiswi sudah perlu menyesuaikan diri dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh DJP dan DJBC apabila memang ingin mengabdi di 2 institusi tersebut.

"Jadi kalau dari awal anggaplah pengen masuk BC ya siapkan karakternya, siapkan fisiknya sehingga nanti kalau lulus bisa disiapkan di sana," katanya.