TRENDING
Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianKurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi Perhatian
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Kapolri Luncurkan Samsat Digital Nasional, Perpanjangan STNK Online

Redaksi PajakOnline · 15 Mar 2023, 06.50 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal). Melalui aplikasi ini, masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak dan memperpanjang masa berlaku surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Selain meluncurkan Signal, Kapolri juga membuka Rapat Kerja Teknis jajaran Korps Lalu Lintas Polri di The Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (14/3/2023). Signal akan mempermudah masyarakat dalam pengurusan pajak kendaraan secara digital dan pengurusan SIM, sehingga waktu menjadi lebih efisien dalam pembuatannya.

"Kami meluncurkan Signal atau STNK Elektronik yang terus kami kembangkan. Nanti, perpanjangan STNK bisa online. Tentu dapat memudahkan masyarakat dalam pelayanan perpanjangan STNK," kata Kapolri.
Tidak hanya itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga melaunching modul e-Avis atau buku panduan terkait kemampuan yang harus dimiliki orang untuk mendapatkan serta membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) baik A, B, maupun C.

Melalui buku panduan tersebut diharapkan masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas ketika menggunakan kendaraan dan meminimalisir terjadinya kecelakaan di jalan yang tiap tahun angkanya terus meningkat.

"Intinya kami melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kami sebagai Polri," kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menuturkan, penerapan electronic traffic law enforcement (ETLE) di hampir semua wilayah di Indonesia diharapkan dapat membuat masyarakat semakin patuh berlalu lintas. "Penegakkan hukum yang kami lakukan dengan tujuan keselamatan pengguna jalan semakin baik dan jumlah lakalantas berkurang. Yang paling penting kepatuhan," pungkas Kapolri.