Korupsi Melemahkan Masyarakat Mematuhi Pajak

PajakOnline.com—Sebelum melakukan perluasan pajak, termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN, pemerintah diminta untuk membenahi dan memperbaiki kebijakan fiskal yang berjalan selama ini.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan beberapa hal mendesak yang harus segera diselesaikan pemerintah.

Pertama adalah banyaknya belanja pajak yang tidak tepat sasaran.

“Jadi kita melihat banyak sekali korporasi, kemudian juga masyarakat menengah atas yang diberikan fasilitas perpajakan bahkan sebelum terjadinya Covid-19. Hal ini menggerus penerimaan pajak,” kata Bhima dalam acara Market Review IDX Channel, belum lama ini.

Kedua adalah masalah kepatuhan. Bhima menilai, kepatuhan tax amnesty masih minim. Menurutnya, seseorang yang tidak ikut tax amnesty seharusnya dapat dikejar oleh penyidik pajak untuk diperiksa, karena basis datanya sudah lengkap.

Ketiga adalah persoalan korupsi. Bhima mengatakan, salah satu penyebab yang membuat bocor penerimaan negara lantaran masih terjadinya suap menyuap untuk menurunkan ketetapan pajak.

“Ini kan kemarin ada beberapa kasus, ternyata yang seperti Gayus ini masih terulang lagi. Artinya, ini juga bisa melemahkan masyarakat untuk mematuhi pajak,” katanya.