TRENDING
SEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan Pajak
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

KPK Lelang Barang Rampasan 6 Maret 2025, Pastikan Transparansi dan Akuntabilitas

Redaksi PajakOnline · 6 Mar 2025, 05.20 WIB · pajakonline.com

PajakOnline | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang eksekusi barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses lelang yang telah dimulai persiapannya pada 21 Februari dan akan dilaksanakan pada 6 Maret 2025 mendatang merupakan bagian dari upaya KPK untuk memulihkan keuangan negara.

“Kami memastikan bahwa seluruh tahapan lelang, termasuk aanwijzing, dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dalam lelang dengan keyakinan bahwa proses ini berjalan secara adil dan profesional,” kata Anggota Dewan Pengawas KPK, Benny Jozua Mamoto seperti dilansir laman KPK dikutip, Senin (3/3/2025).

Benny juga menegaskan bahwa calon pembeli tidak perlu meragukan kualitas barang yang dilelang. Barang rampasan yang disimpan di Rupbasan KPK telah dirawat dengan baik untuk memastikan nilainya tetap terjaga.

“Kami menyaksikan bagaimana sistem pengamanan yang sangat baik di sini. Upaya yang dilakukan untuk menjaga nilai barang rampasan ini sangat penting, karena jangan sampai barang yang awalnya bernilai tinggi menjadi turun drastis saat dilelang. Oleh sebab itu, kami mengapresiasi tata laksana dan pengelolaan di sini yang sangat transparan dan terorganisir,” tambahnya.

Lelang ini merupakan salah satu sumber kas negara untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kontribusinya cukup besar, yakni mencapai 40%-50% dari PNBP yang didapatkan dari pengenaan bea lelang atas kegiatan jual-beli yang dilakukan.

"Sebagian besar calon peserta lelang menyebutkan bahwa harga barang kami lebih murah dibandingkan harga pasaran, tetapi ada juga beberapa barang yang nilainya setara dengan harga pasar,” ujarnya.

81 Objek Lelang Dibuka Secara Online

Lelang eksekusi barang rampasan KPK akan digelar secara daring melalui situs resmi https://portal.lelang.go.id/ atau https://lelang.go.id/. Proses ini diawasi langsung oleh pejabat lelang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk menjamin transparansi.

Lelang akan berlangsung dalam dua sesi dengan total 81 objek barang rampasan, yang terdiri dari berbagai aset, antara lain:

Sesi pertama: 6 unit apartemen dan 6 bidang tanah berikut bangunan rumah.
Sesi kedua: 14 paket elektronik yang berisi beberapa telepon seluler, laptop, media penyimpanan hard disk, dan table forensic imager.
Selain itu, terdapat barang rampasan lainnya, termasuk:

3 unit sepeda motor: Harley-Davidson Road Glide 2013, Harley-Davidson Street Glide 2009, dan Triumph Speedmaster Bonneville 1200.
6 unit kendaraan roda empat.
3 unit telepon seluler.
29 buah tas bermerek.
3 paket logam mulia.
3 buah ikat pinggang bermerek.
3 paket sepeda.
1 unit sepeda bertipe road bike.
1 paket perhiasan.
1 paket tas ransel.
1 paket stik golf beserta tas.
1 buah jam tangan bermerek.
1 unit server network.

Calon peserta lelang dapat mendaftarkan diri secara online melalui lelang.go.id, memilih barang yang diminati, membayar bea permohonan lelang melalui kode e-billing, dan mengikuti proses lelang eksekusi terbuka sesuai jadwal yang ditentukan.

Informasi lebih lanjut mengenai lelang ini dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/pengumuman/lelang-barang-rampasan/pengumuman-lelang-pertama-lelang-eksekusi-barang-rampasan-6-maret-2025.