TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935

·

Kurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935

Jakarta, PajakOnline — Kementerian Keuangan menetapkan kurs pajak yang berlaku pada 7 Oktober hingga 13 Oktober 2026 melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 48/MK/EF.2/2026.

Dalam ketetapan tersebut, nilai kurs dolar Amerika Serikat (USD) ditetapkan sebesar Rp17.935 per USD1, naik Rp72 dibandingkan periode sebelumnya.

Kurs pajak ini menjadi dasar penghitungan dan pelunasan sejumlah kewajiban perpajakan dan kepabeanan, termasuk Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Keluar, serta Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang menggunakan valuta asing.

Selain dolar AS, pemerintah menetapkan kurs untuk 24 mata uang lainnya. Beberapa di antaranya adalah dolar Australia Rp12.496,39, dolar Kanada Rp12.618,02, ringgit Malaysia Rp4.392,54, poundsterling Inggris Rp23.742,35, dolar Singapura Rp14.031,23, euro Rp20.281,62, dan renminbi China Rp2.672,92.

Untuk yen Jepang, kurs ditetapkan sebesar Rp11.379,64 per 100 yen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa kurs pajak ditetapkan setiap pekan dan berlaku selama satu pekan, yakni dari Rabu sampai Selasa. Perhitungan kurs menggunakan rata-rata kurs selama satu pekan sebelumnya.

Sementara itu, apabila mata uang tertentu tidak tercantum dalam KMK, nilai yang digunakan adalah kurs spot harian mata uang tersebut terhadap dolar AS pada penutupan hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan kurs rupiah terhadap dolar AS yang ditetapkan dalam KMK.

(Kurs pajak selengkapnya, silakan scroll di website PajakOnline.com). 

Dengan demikian, pelaku usaha yang memiliki transaksi impor, ekspor, maupun kewajiban perpajakan dalam valuta asing perlu menggunakan kurs pajak sesuai periode berlakunya untuk menentukan nilai rupiah yang menjadi dasar penghitungan pajak.

Berita lainnya di Headlines