TRENDING
BI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go LiveBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go Live
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Nota Retur Perusahaan dalam Perpajakan

Redaksi PajakOnline · 8 Jun 2023, 09.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Nota retur merupakan dokumen transaksi pengembalian barang dagangan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual barang dagangan. Dalam hal ini pihak pembeli dan pihak penjual sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan mempunyai hak memungut PPN.

Dalam dunia bisnis retur barang dagangan dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya, barang dagangan yang dikirim oleh pihak penjual tidak sesuai dengan permintaan pihak pembeli, barang dagangan yang dikirim rusak, dan sebab-sebab lainnya.

Nota retur yang dibuat oleh pihak pembeli disebut sebagai Nota Retur Pembelian dan nota retur yang diterima oleh pihak penjual disebut sebagai Nota Retur Penjualan. Nota retur hanya ditujukan untuk pengembalian barang, bukan jasa.

Sementara itu, nota retur dibuat bersamaan dengan credit note atau debit note. Credit note atau nota kredit merupakan dokumen yang mempunyai sifat dapat mengurangi piutang dagang perusahaan. Sedangkan nota debit merupakan dokumen yang mempunyai sifat dapat mengurangi utang dagang perusahaan. Maka dari itu, dokumen nota kredit dan nota debit dibuat untuk kepentingan administrasi internal perusahaan; sedangkan nota retur dibuat untuk kepentingan perpajakan.

Selain itu, bentuk dokumen nota kredit dan nota debit dibuat sesuai standardisasi masing-masing perusahaan, di dalamnya tercantum:


Sedangkan untuk nota retur, dibuat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010. Saat ini nota retur sudah dapat dibuat secara otomatis dengan aplikasi e-Faktur yang dikeluarkan oleh DJP.

Selanjutnya, nota retur pembelian yang dibuat oleh pihak pembeli akan direkam di aplikasi e-Faktur dan berfungsi untuk mengurangi pajak masukan dikolom B2 pada Surat Pemberitahuan (SPT) PPN. Di sisi lain pihak penjual akan menerima nota retur tersebut, merekamnya pada aplikasi e-Faktur dan berfungsi untuk mengurangi pajak keluaran di kolom A2 pada Surat Pemberitahuan (SPT) PPN. Jumlah pajak keluaran dan pajak masukan nantinya akan disandingkan, untuk menemukan kurang atau lebih bayar pajak pertambahan nilai (PPN).

Dengan demikian, credit note dan debit note dibuat dalam hal pengembalian barang dagangan yang digunakan untuk keperluan administrasi internal perusahaan. Sedangkan nota retur, digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan (SPT Masa PPN). Namun, terdapat persamaan fungsi antara credit note atau debit note dengan nota retur, yaitu dapat menjadi alat bukti transaksi untuk pengurang atas utang-piutang usaha.(Kelly Pabelasary)