Pembagian Hasil Penerimaan Pajak

PajakOnline.com—

A. Dasar Hukum

a.	Pasal 23 Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
b.	Peraturaan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
c.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1997 tentang Penggunaan Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat.
d.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah.
e.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 639/KMK.04/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
f.	Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor 26/PJ.6/1997 dan 6399a/A.6/61/1997 .

B. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak

-	Hasil Penerimaan pajak merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan imbangan 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah.
-	20% Bagian Penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
-	Imbangan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.