TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pemerintah Indonesia dan Australia Perbarui Kerjasama Ekonomi

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah Indonesia dan Australia yang diwakili Kementerian Keuangan kedua belah pihak baru saja menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memperkuat kerjasama antar kedua negara.

Penandatangan ini merupakan pembaruan dari nota kesepahaman yang akan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan perspektif dalam mendukung ekonomi kedua negara yang telah dibangun selama 15 tahun.

“Indonesia dan Australia memiliki hubungan persahabatan yang melengkapi hubungan ekonominya yang kuat. Australia adalah negara investor terbesar ke 15 bagi Indonesia dan tujuan ekspor terbesar ke 14 serta negara asal impor terbesar ke 7 di dunia. Modalitas kerja sama dan pertemanan ini merupakan hal baik dan dapat dicontoh oleh banyak negara dalam membina hubungan bilateral," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers, dikutip hari ini.

Australia telah memiliki hubungan kerjasama yang strategis dengan Indonesia salah satunya melalui Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian (Prospera). Beberapa area kerjasama yang telah dilakukan antara kedua negara yaitu kerjasama ekonomi, ekonomi internasional, kebijakan penerimaan termasuk perpajakan, reformasi struktural, pasar modal dan sektor keuangan. Implementasi dari fokus kerjasama tersebut berupa kunjungan bilateral, konferensi, workshop, program magang, penelitian bersama, pertukaran informasi, dan kegiatan pertemuan tahunan bersama.

Eratnya hubungan dari kedua negara ini juga tercermin dari dukungan Australia kepada Indonesia dalam Presidensi G20. Nota kesepahaman ini akan meningkatkan hubungan kerjasama dengan Australia dalam pertemuan Menteri Keuangan G20 di Washington DC. Australia sangat mengapresiasi kepemimpinan Indonesia pada forum G20 di tengah situasi geopolitik yang sulit. Australia akan terus mendukung Indonesia menjelang KTT dalam 3 agenda prioritas presidensi yaitu pandemic preparedness, ekonomi digital, dan transisi energi.

Selain penandatangan nota kesepahaman yang diperbarui, Kemenkeu Indonesia dan Australia juga melakukan dialog (Economic Policy Dialogue / EPD) dua arah untuk memperkuat ekonomi domestik masing – masing negara dan kawasan seiring dengan meningkatnya risiko ekononi global.

Dalam dialog ini kedua negara berfokus pada isu terkait makroekonomi, sektor keuangan, dana pensiun, transfer ke daerah, serta transisi energi yang berkelanjutan. Dengan adanya EPD ini, Indonesia dan Australia berharap dapat memperoleh manfaat bersama dari pertukaran pandangan agar area prioritas ini dapat semakin baik bagi kedua negara.