TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

·

Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga 31 Desember 2026. 

Kebijakan tersebut tetap dipertahankan meskipun nilai tukar rupiah mengalami tekanan hingga menembus kisaran Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS) dan harga minyak mentah dunia masih berfluktuasi.

Kepastian tersebut menjadi langkah pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan  harga BBM bersubsidi masih dapat dipertahankan selama perkembangan harga minyak global dan nilai tukar rupiah berada dalam batas yang dapat dikelola pemerintah.

"Selama harga minyak secara global masih dibeli di harga USD92-USD93 per barel dan rupiah di level ini relatif sampai Desember sih masih aman," kata Airlangga dikutip Rabu (18/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah tekanan terhadap rupiah yang semakin menjadi perhatian pelaku pasar dan dunia usaha.

Presiden Instruksikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026.

Bahlil menyampaikan keputusan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah masyarakat menanggung tambahan beban akibat gejolak harga energi global.

Menurut Bahlil, harga minyak mentah dunia sempat menyentuh USD105 per barel sebelum bergerak turun ke sekitar USD94 per barel pada November 2026.

Bahkan, berdasarkan perhitungan pemerintah, harga keekonomian sejumlah jenis BBM berpotensi mencapai sekitar Rp20.000 per liter.

Namun, pemerintah memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi demi melindungi masyarakat yang berhak menerima subsidi.

"Tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi. Mau harga berapa pun, harga BBM subsidi tetap sama sampai dengan 31 Desember 2026," kata Bahlil dalam keterangannya diterima redaksi PajakOnline.

Kebijakan mempertahankan harga juga berlaku untuk LPG 3 kilogram bersubsidi.

Harga Pertalite dan Solar Tetap

Berdasarkan perkembangan harga BBM per 17 November 2026, harga BBM bersubsidi di wilayah DKI Jakarta masih dipertahankan pada tingkat:

1. Pertalite: Rp10.000 per liter.

2. Solar subsidi (Biosolar): Rp6.800 per liter.

Sementara itu, BBM nonsubsidi memiliki mekanisme penetapan harga tersendiri yang dapat mengikuti perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan ketentuan pemerintah.

Kepastian tidak adanya kenaikan hingga akhir tahun secara khusus berlaku untuk BBM bersubsidi, bukan berarti seluruh jenis BBM nonsubsidi tidak dapat mengalami penyesuaian harga.

Pemerintah Siapkan Bantalan APBN

Menjaga harga BBM bersubsidi di tengah kenaikan biaya energi global tentu memiliki konsekuensi terhadap anggaran negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, kenaikan harga minyak mentah dan perubahan nilai tukar rupiah berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Hingga akhir Oktober 2026, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) tercatat sekitar USD93 per barel. Sementara itu, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.508 per dolar AS.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 3 November 2026 lalu, Suahasil menyampaikan perubahan parameter ekonomi tersebut akan meningkatkan kebutuhan pembayaran pemerintah kepada badan usaha penyedia energi.

"Hal ini menyebabkan tentu pembayaran kepada Pertamina juga PLN dan Pertamina akan meningkat," kata Suahasil.

Kondisi tersebut menunjukkan  kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi membutuhkan pengelolaan fiskal yang cermat agar tidak mengganggu kesehatan APBN.

Dampak terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi memiliki pengaruh penting terhadap stabilitas perekonomian nasional.

BBM merupakan salah satu komponen biaya produksi dan distribusi barang. Kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi, logistik, produksi industri, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat.

Keputusan pemerintah mempertahankan harga Pertalite dan Solar subsidi diharapkan dapat menekan risiko kenaikan inflasi, terutama menjelang periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Kebijakan ini juga penting bagi sektor pertanian, perikanan, transportasi, perdagangan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada stabilitas biaya energi.

Berita lainnya di Headlines