TRENDING
Ungkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKunjungan Wisatawan Mancanegara 12,01 Juta hingga September 2026, Pariwisata Indonesia Terus TumbuhEkonomi Indonesia Menguat, Optimistis Momentum Pertumbuhan di Tengah Tekanan GlobalBukan Pajak Baru, Pungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di BursaPemprov DKI Jakarta Kembali Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Berlaku Otomatis Tanpa PermohonanSoal Transfer Uang Pribadi Kena Pajak, Ini Kata DJPNeraca Perdagangan Indonesia September 2026 Surplus USD3,36 Miliar, Defisit Migas Jadi PerhatianUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKunjungan Wisatawan Mancanegara 12,01 Juta hingga September 2026, Pariwisata Indonesia Terus TumbuhEkonomi Indonesia Menguat, Optimistis Momentum Pertumbuhan di Tengah Tekanan GlobalBukan Pajak Baru, Pungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di BursaPemprov DKI Jakarta Kembali Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Berlaku Otomatis Tanpa PermohonanSoal Transfer Uang Pribadi Kena Pajak, Ini Kata DJPNeraca Perdagangan Indonesia September 2026 Surplus USD3,36 Miliar, Defisit Migas Jadi Perhatian
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Terapkan Social Distancing Hadapi Corona

·

Pemerintah Terapkan Social Distancing Hadapi Corona

PajakOnline.com— Pemerintah Malaysia sudah menerapkan lockdown per hari ini.Pemerintah Indonesia memilih menerapkan aturan social distancing atau menjaga jarak ketimbang lockdown menekan penyebaran wabah Covid-19.

Wiku Adisasmito, Tim Pakar Gugus Tugas Penganganan Covid19 menjelaskan bahwa lockdown berarti akan mengkarantina atau membatasi kegiatan di suatu wilayah, baik secara nasional maupun daerah. Lockdown dinilai akan menimbulkan resiko yang cukup tinggi, oleh karena itu sejauh ini kebijakan social distancing masih menjadi pilihan pemerintah.

“Membatasi suatu wilayah atau daerah itu memiliki implikasi ekonomi, implikasi sosial dan implikasi keamanan. Maka dari itu kebijakan tersebut belum bisa diambil pada saat ini, kembali lagi social distancing adalah yang paling efektif,” ujarnya di Kantor BNPB, Rabu (18/3/2020), seperti dilansir dari kontan.co,id.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan kebijakan social distancing butuh peran serta masyarakat dalam mengkarantina diri sendiri, mengkarantina di rumah tidak berpergian dan terakhir karantina rumah sakit.

Dengan kontrol masyarakat, dirinya berharap penekanan penyebaran Covid-19 bisa ditekan tanpa mengorbankan aktivitas sosial dan ekonomi.

“Harus dipahami bahwa di Indonesia banyak sekali orang yang bekerja dengan mengandalkan upah harian. Itu menjadi salah satu kepedulian pemerintah supaya aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Agus Pambagyo, Pakar Kebijakan Publik menyebutkan bahwa sebenarnya diatur dalam UU Kekarantina Kesehatan atau UU no 6 Tahun 2018.

Salah satunya adalah dengan tahapan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan pembatasan sosial berskala besar. Dirinya justru menilai kebijakan social distancing yang diambil justru perlu adanya monitoring dan evaluasi.

“Kalau mau lockdown bisa dilakukan pada Januari, kalau sekarang kebijakannya social distancing. Ini memang tidak bisa begitu saja dilepas karena ini kan tidak wajib. Ini bentuknya himbauan jadi harus juga ada yang mengawasi,” tutupnya.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines