TRENDING
SEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan Pajak
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Penerimaan Pajak Capai Rp1.688,93 Triliun hingga November 2024

Redaksi PajakOnline · 28 Des 2024, 04.55 WIB · pajakonline.com

PajakOnline | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp1.688,93 triliun hingga November 2024. Nominal tersebut setara 84,92% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengatakan, realisasi penerimaan pajak masih on the track.

"Jadi saya bisa mengatakan bahwa target penerimaan perpajakan itu masih on track sesuai dengan siklus yang memang kita lihat pencapaian dari target yang memang biasanya di Desember itu ada upaya-upaya penerimaan yang cukup signifikan," kata Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita (Kinerja dan Fakta) Edisi Desember 2024.

Anggito memerinci penerimaan berdasarkan jenis pajaknya. Tercatat, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan penjualan barang mewah (PPnBM) mencatatkan kinerja positif sejalan pertumbuhan ekonomi yang terjaga.

Hingga November 2024, penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp707,76 triliun atau 87,23% dari target. Jenis pajak ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 8,17%.

Sementara itu, penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp 885,77 triliun atau 83,30% dari target. Secara bruto, jenis pajak ini tumbuh 0,43%.Sedangkan, penerimaan PBB dan Pajak Lainnya tumbuh dikarenakan adanya peningkatan kinerja sektor pertambangan dalam beberapa bulan terakhir.

Penerimaan PBB dan Pajak Lainnya mencapai Rp 36,52 triliun atau setara 96,79% dari target. Ini mengalami pertumbuhan bruto sebesar 2,65%.

Namun, terdapat penerimaan kelompok pajak yang masih mengalami kontraksi. penerimaan PPh Migas mencapai Rp 58,89 triliun atau 77,10%. Jenis pajak ini mengalami penurunan bruto sebesar 8,03% akibat penurunan lifting minyak dan gas bumi.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/ketua-tax-payer-community-abdul-koni-dukung-penuh-pembentukan-kementerian-penerimaan-negara/