TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penerimaan Pajak Diproyeksi Shortfall Rp46,9 Triliun

·

Penerimaan Pajak Diproyeksi Shortfall Rp46,9 Triliun

Jakarta, PajakOnline – Pemerintah memproyeksikan penerimaan pajak sepanjang tahun ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2026. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun mencapai Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Terdapat potensi kekurangan penerimaan atau shortfall sekitar Rp46,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah terus memperkuat berbagai langkah untuk menjaga kinerja penerimaan negara, salah satunya melalui penyempurnaan sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Peningkatan keandalan Coretax menjadi faktor penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada wajib pajak sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan. Selain pembenahan teknologi, pemerintah juga akan memperketat evaluasi terhadap kinerja seluruh unit vertikal DJP.

Menkeu Purbaya menegaskan pelayanan perpajakan harus semakin cepat, efisien, dan berintegritas guna meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pegawai yang terbukti tidak memenuhi standar kinerja atau melanggar integritas akan dikenai tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Kendati menghadapi potensi shortfall pada akhir tahun, kinerja penerimaan pajak selama semester I 2026 menunjukkan tren positif.

Hingga pertengahan tahun ini, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.035,7 triliun, atau sekitar 43,9 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah terus melakukan ptimalisasi penerimaan dengan momentum pertumbuhan tersebut untuk dapat terus dijaga pada semester II 2026 melalui penguatan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas layanan digital, optimalisasi pengawasan berbasis data, serta perbaikan implementasi Coretax.

Sejumlah upaya tersebut diharapkan mampu mempersempit potensi shortfall tanpa harus menaikkan tarif pajak, sehingga keseimbangan antara penerimaan negara dan perbaikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Berita lainnya di Headlines