TRENDING
BI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go LiveBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go Live
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jaksus Capai Rp48,2 Triliun hingga Akhir Maret 2025

Redaksi PajakOnline · 31 Mei 2025, 06.15 WIB · pajakonline.com

PajakOnline | Forum Assets Liabilities Committee (ALCo) Regional Jakarta dalam konferensi pers melaporkan penerimaan perpajakan regional Jakarta mencapai Rp225,91 triliun hingga 31 Maret 2025.

Dalam acara tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus (Jaksus) Irawan menyebutkan penerimaan pajak di Kanwil DJP Jaksus mencapai Rp48,2 triliun hingga 31 Maret 2025.

“Ada pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan aktivitas keuangan dan asuransi, pengangkutan, serta pergudangan,” kata Irawan dalam keterangannya, Senin (5/5/25).

Irawan merinci penerimaan pajak tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh) non-migas senilai Rp18,78 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp14,41 triliun, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp30,42 miliar. Sementara, realisasi penerimaan dari PPh migas mencapai Rp10,11 triliun.

Sementara itu, masih dalam acara yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta Sugeng Wahyono mengatakan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp5,05 triliun atau tumbuh positif 5,77 persen karena ditopang oleh akselerasi penerimaan bea masuk.

Kemudian, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta menyebutkan, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di wilayah Jakarta tercatat sebesar Rp95,72 triliun. Menurutnya, kinerja ini ditopang oleh PNBP lainnya dan pengelolaan aset negara yang efisien.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jakarta Mei Ling memastikan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Maret 2025 tetap terkendali melalui akselerasi belanja yang tepat sasaran, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan percepatan proyek strategis nasional.

“Perekonomian Jakarta tetap resilient di tengah dinamika global. Kinerja APBN dan APBD [Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) juga menunjukkan sinergi yang kuat. Pendapatan digunakan secara optimal untuk membiayai belanja produktif yang mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Mei Ling.