TRENDING
BI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go LiveBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaPengajuan IKH Pengadilan Pajak Kini Digital, Verifikasi Maksimal 3 Hari KerjaRUU APBN 2027 Buka Ruang Audit Khusus Restitusi PajakNetflix dan Spotify Tak Otomatis Masuk Mekanisme Baru SPP-TDLNSPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPNPemerintah Proyeksikan Tax Ratio 12,3% Tahun IniPemkot Cilegon Apresiasi Wajib PajakLayanan Pembayaran Pajak Buka 24 Jam Online di BanyuwangiPenerimaan Pajak Kanwil DJP Bali Capai Rp11,2 Triliun hingga Agustus 2026Kaltim Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan sampai 22 NovemberSKSP Masih Diajukan Manual di Pengadilan PajakPajak Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Tahap Akhir, SPP TDLN Segera Go Live
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Penyetoran PPN Kendaraan Bekas

Redaksi PajakOnline · 11 Jun 2023, 00.55 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pengenaan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kendaraan bekas ini merupakan bagian dari kegiatan usaha tertentu. Pajak untuk kendaraan bermotor bekas ialah PPN terutang yang wajib disetor kepada negara atas transaksi penyerahan kendaraan bermotor bekas. Besaran PPN yang dipungut atas transaksi ini yaitu sebesar 1,1% dari harga jual.

Terkait perlakuan pengkreditan ini, untuk PPN kendaraan bermotor bekas didasarkan pada PMK Nomor 79/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2022.

Dalam Peraturan tersebut, salah satu bentuk kegiatan usaha tertentu yang menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan yang berbeda dibanding transaksi lain, yaitu penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran atau satuan.

Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 65/PMK.03/2022, besaran pengenaan PPN atas penjualan kendaraan bermotor bekas yaitu sebagai berikut:


Besaran tarif ini diperoleh dari hasil perkalian 10% tarif PPN 11%.

Untuk PPN kendaraan bermotor bekas, wajib disetorkan ke kas negara pada setiap masa pajak dihitung berdasarkan rumus penghitungan yang telah ditetapkan dalam peraturan terbaru. Maka, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan atas kendaraan bermotor bekas menjadi pihak pemungut dan penyetor PPN terutang.

Ketika terjadi retur atau pengembalian, PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang dikembalikan oleh pembeli, bisa digunakan untuk mengurangi PPN yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP/JKP. Dengan catatan, faktur pajak atas penyerahan BKP/JKP tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak PPN.

Penyetoran PPN Kendaraan Bermotor Bekas

Berikut contoh mekanisme penghitungan penyetoran PPN kendaraan bermotor bekas:
Pada masa pajak Januari 2019 PT ABC Motor sebagai PKP di bidang jual-beli kendaraan bermotor bekas melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas dengan total nilai Rp150 juta. Atas penyerahan ini, PT ABC Motor memungut PPN sebesar 1,1% dari transaksi, yakni totalnya Rp1,650 juta. (Azzahra Choirrun Nissa)