TRENDING
DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis Pajak
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Podcast Bersama, Kanwil DJP Jaktim Ajak Pegawai United Tractors Padankan NIK

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur (Jaktim) bekerja sama dengan PT. United Tractors (UT) menyelenggarakan Podcast Sosialisasi Pemadanan NIK sebagai NPWP di Gedung Corporate University PT. United Tractors, Selasa (28/3/2023). Podcast yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting ini dihadiri oleh 204 pegawai PT. United Tractors di seluruh Indonesia. Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Corporate Finance Accounting Division Head Yudistira.

"Terobosan ini mestinya, setiap orang yang punya NPWP, jika sudah mendapatkan penghasilan dan berkewajiban membayar pajak, pembayaran dan pelaporannya single number menggunakan NIK tadi. Tidak lupa saya mengingatkan sebagai warga negara yang taat pajak, jangan lupa untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi sebelum 31 Maret 2023," kata Yudistira dalam sambutannya.

Narasumber dalam podcast kali ini adalah Penyuluh Pajak Ahli Muda Adrianus Erwien Setyasmoko dan Penyuluh Pajak Ahli Pertama Yolanda Angelina Togatorop, dengan moderator Staff Accounting PT. United Tractors Stefanie Aprilia Anas.

Erwien dan Yolanda membawakan materi Implementasi Penerapan NIK sebagai NPWP dan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Setelah paparan materi oleh narasumber, Stefanie sebagai moderator membuka sesi tanya jawab. “Meskipun batas pemadanan NIK sebagai NPWP masih 31 Desember 2023, tapi di United Tractors kami memberi tenggat kepada pegawai sampai awal Mei 2023 sudah harus melaksanakan pemadanan NIK-NPWP,” kata Stefanie menutup kegiatan podcast setelah sesi tanya jawab.