TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Sebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global Diperkuat

·

Sebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global Diperkuat

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 1.460 wajib pajak badan yang merupakan anggota grup perusahaan multinasional telah terdaftar sebagai wajib pajak terkait Global Anti-Base Erosion (GloBE).

Pendaftaran tersebut menjadi bagian dari implementasi ketentuan pajak minimum global yang diterapkan terhadap grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria.

Melalui GloBE, pemerintah memperkuat basis administrasi dan pengawasan perpajakan terhadap grup perusahaan multinasional, khususnya yang memiliki aktivitas lintas yurisdiksi.

Data DJP menunjukkan 1.460 wajib pajak badan tersebut telah melakukan pendaftaran melalui sistem Coretax sesuai ketentuan.

Kebijakan tersebut sejalan dengan perkembangan implementasi Pilar Dua OECD/G20 mengenai pajak minimum global. Tujuannya antara lain mencegah praktik erosi basis pajak dan pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tingkat pajak rendah.

Bagi kelompok usaha yang masuk cakupan aturan, kepatuhan terhadap ketentuan GloBE menjadi bagian dari kewajiban administrasi perpajakan yang semakin kompleks.

DJP juga perlu memastikan data perusahaan, struktur grup, dan informasi perpajakan dapat terintegrasi untuk mendukung pengawasan.

Pendaftaran 1.460 wajib pajak tersebut menunjukkan bahwa implementasi pajak minimum global mulai memasuki tahap penguatan administrasi di Indonesia.

Bagi perusahaan multinasional, perkembangan ini berarti perhatian terhadap kepatuhan pajak tidak hanya terkait kewajiban domestik, tetapi juga keterkaitan dengan aturan pajak internasional.

Berita lainnya di Headlines