TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

SPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPN

·

SPP-TDLN Resmi Beroperasi, Transaksi Digital Luar Negeri Masuk Era Baru Pemungutan PPN

Jakarta, PajakOnline — Pemerintah mulai mengoperasikan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Sistem ini menjadi bagian dari reformasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa digital yang berasal dari luar negeri dan dikonsumsi masyarakat Indonesia.

SPP-TDLN dibangun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026. Melalui sistem tersebut, PPN atas transaksi digital lintas negara dapat dipungut melalui pihak yang ditunjuk dalam ekosistem pembayaran.

DJP melalui laman resminya menjelaskan bahwa pedagang atau penyedia jasa luar negeri yang masuk dalam cakupan SPP-TDLN wajib memasukkan PPN Indonesia ke dalam harga atau jumlah pembayaran yang dibebankan kepada konsumen Indonesia. Pemungutan dapat dilakukan melalui perantara pembayaran atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan.

Sementara itu, PT Jalin Pembayaran Nusantara yang ditunjuk sebagai penyelenggara sistem menyatakan implementasi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sistem, keamanan, serta operasional pihak-pihak yang terhubung.

Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji mengatakan implementasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh aspek ekosistem telah siap.

“Implementasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap aspek dalam ekosistem sudah siap,” ujar Ario.

Sebelumnya, penerapan SPP-TDLN sempat mengalami penyesuaian jadwal karena proses stabilisasi sistem. DJP kemudian memastikan sistem mulai go-live pada 25 September 2026.

DJP menegaskan SPP-TDLN merupakan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara dan bukan pengenaan pajak baru terhadap konsumen.

Kebijakan ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya transaksi digital lintas batas, mulai dari layanan digital, perangkat lunak, hingga berbagai produk digital yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Dengan sistem yang terintegrasi dengan ekosistem pembayaran, pemerintah berharap pemungutan pajak atas aktivitas ekonomi digital dapat semakin efektif sekaligus menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih setara antara pelaku usaha digital dan konvensional.

Perkembangan terbaru: SPP-TDLN telah go-live sejak 25 September 2026, sementara implementasi pemungutan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan ekosistem.

Berita lainnya di Headlines