TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Apa Itu E-PHTB?

Redaksi PajakOnline · 7 Jan 2022, 20.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—E-PHTB adalah layanan secara online dalam validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB yang terdapat pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam fasilitas ini wajib pajak diizinkan mengajukan validasi pemenuhan kewajiban penyetoran PPh PHTB secara elektronik.

Fitur e-PHTB bisa dimanfaatkan wajib pajak lewat menu layanan DJP Online. Tapi pada kondisi e-PHTB belum muncul, aktivasi harus dilakukan wajib pajak lewat menu profil dan mencentang e-PHTB.

Fitur e-PHTB diberlakukan sesuai Perdirjen Pajak No.PER-21/PJ/2019 per 30 Desember 2019. Perdirjen itu menjadi perubahan kedua terhadap Perdirjen Pajak No. PER-18/PJ/2017 mengenai Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh PHTB.

Mengikuti Pasal 1 PER-18/PJ/2017, orang pribadi/badan yang sudah melakukan penyetoran PPh terhadap penghasilan pada pengalihan hak tau perubahan perjanjian pengikatan jual beli tas tanah dan/atau bangunan, perlu melakukan penyampaian permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh ke KPP.

Penelitian itu mencakup penelitian formal dan material. Awalnya, pada penelitian formal, permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPH PHTB bisa dilakukan langsung ke KPP saluran tertentu yang ditentukan Dirjen Pajak.

Kini, lewat Pasal 3 ayat (1) dan (2) PER-21/PJ/2019 penelitian formal sebagai kebutuhan membuktikan pemenuhan kewajiban penyetoran PPh PHTB hanya melalui isi formulir pada laman DJP. Lama pada fitur e-PHTB.

Jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, PER-21/PJ/2019 ini lebih sederhana dalam persyaratannya yang awalnya perlu melengkapi berkas ketika mengajukan validasi, yaitu surat permohonan yang dilampirkan dengan 6 berkas.

Dalam kondisi orang pribadi atau badan tidak mengakses fitur e-PHTB, pada permohonan validasi perlu menyampaikan langsung ke KPP yang contoh format surat permohonannya terdapat pada Lampiran I PER-21/PJ/2019.

Pada fitur e-PHTB memberikan fasilitas kepada 3 golongan.
1. Permohonan yang memakai tarif tunggal.
2. Pembayaran melalui Surat Setoran Pajak/Nomor Transaksi Penerimaan Negara (SSP/NTPN).
3. Pembayarannya kurang dari 10 SSP/NTPN.

Kehadiran fitur e-PHTB sebagai upaya memberikan kemudahan wajib pajak ketika validasi kewajiban penyetoran PPh PHTB. Dan tidak perlu datang ke kantor pajak.
(Ridho Rizqullah Zulkarnain)