TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Penjelasan Soal Keberatan Pajak

· ·

Penjelasan Soal Keberatan Pajak

PajakOnline.com—Keberatan pajak adalah hak wajib pajak ketika tidak setuju terhadap ketetapan pajak yang atau menjadi gugatan atas pihak ketiga. Pengajuan keberatan dapat disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian pengajuan itu akan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Keberatan yang diajukan belum tentu dikabulkan, tetapi tidak semuanya ditolak. Itu sebabnya, wajib pajak perlu memahami bagaimana agar dapat mengajukan keberatan.

Terdapat beberapa pihak yang bisa mengajukan keberatan:

1. Wajib Pajak Badan oleh pengurus
2. Wajib Pajak Pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan
3. Pihak yang dipungut oleh pihak ketiga
4. Kuasa yang ditunjuk oleh ketiga pihak di atas

Dalam mengajukan keberatan, tidak semua jenis perkara dalam pajak bisa diajukan. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak tentang kerugian yang diperoleh sesuai dengan peraturan tentang pajak yang terdapat dalam undang-undang, jumlah pajak yang perlu dibayar tidak sesuai, atau jumlah materi pemotongan atau pemungutan pajak yang dikenakan.

Berikut beberapa ketetapan pajak yang bisa diajukan keberatan:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
2. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil
5. Pemungutan atau pemotongan oleh pihak ketiga

Ketika wajib pajak berkeinginan mengajukan keberatan bisa menyampaikan surat keberatan langsung ke KPP tempat di mana wajib pajak terdaftar. Dapat juga dikirim lewat ekspedisi menyimpan bukti pembayaran atau lewat e-filing. Sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2013 s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak.

Ada beberapa syarat dalam mengajukan keberatan yang perlu diperhatikan wajib pajak

1. Dilakukan tertulis dengan bahasa Indonesia.
2. Menyampaikan nominal utang pajak atau jumlah kerugian yang didapatkan wajib pajak sesuai perhitungannya juga melampirkan alasan keberatan.
3. Sebelum menyampaikan surat keberatan, wajib pajak telah lunas membayar pajak yang harus dibayar.
4. Pengajuan keberatan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan dari surat tanggal ketetapan pajak dikirim.
5. Surat pengajuan disertai tanda tangan wajib pajak atau perwakilan dengan melampirkan surat kuasa.
6. Satu keberatan hanya untuk satu kasus yang menjadi alasan pengajuan.
7. Mematuhi pasal 36 Undang-undang KUP.

Berita lainnya di Headlines