PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menanggung pemungutan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak yang memenuhi kriteria sampai bulan Desember 2020. Tujuannya membantu wajib pajak (WP) yang kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, insentif yang diperpanjang berupa PPh Pasal 21 atau pajak penghasilan bagi wajib pajak yang bekerja, menjadi karyawan atau pekerja di 1.189 sektor bidang industri. Mereka akan menerima gaji penuh tanpa dipotong pajak hingga masa pemberian insentif pajak berakhir.
Perluasan sektor usaha dan Perpanjangan Masa Pemberian Insentif Pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020.
Karyawan atau para pekerja yang bekerja pada perusahaan di salah satu dari 1.189 bidang industri tertentu, pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan pada perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah atau DTP alias bebas pajak.
PMK tersebut menyebutkan, karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai.
