TRENDING
Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSP
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Awas! Penipuan Registrasi IMEI

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengingatkan warga masyarakat mewaspadai beragam modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai yang beredar di media sosial. Bea Cukai menyatakan telah mengidentifikasi upaya penipuan dalam bentuk jasa registras International mobile equipment identity (IMEI) pada handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

DJBC menegaskan hanya melayani registrasi IMEI untuk perangkat yang diimpor melalui barang kiriman dan barang bawaan penumpang. "Bea Cukai tidak memiliki akun jasa unlock IMEI," demikian foto yang diunggah akun Instagram @beacukairi, dikutip hari ini, Jumat (12/5/2023).

Registrasi IMEI atas HKT dapat dilakukan melalui DJBC, operator seluler, dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Registrasi IMEI pada ketiga institusi tersebut juga memiliki perbedaan.

Registrasi IMEI yang dilayani di DJBC hanyalah atas HKT impor melalui barang kiriman atau barang bawaan penumpang dengan ketentuan paling banyak 2 unit.

Pendaftaran IMEI melalui DJBC pun bebas biaya. Namun, penumpang bakal dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) HKT.

Sesuai PER-7/BC/2023, pemerintah sebetulnya telah mengatur penyederhanaan prosedur registrasi IMEI. Dengan ketentuan itu, skema baru berupa pemindaian IMEI dan input paspor untuk penumpang yang belum mengisi e-CD atau form registrasi IMEI telah tersedia sejak 13 Maret 2023.

Kemudahan tersebut akan mempercepat layanan dengan memilah antara HKT yang mendapatkan pembebasan USD500 dan antrean HKT yang bernilai di atas USD500. Setelah dilakukan pemindaian IMEI dan input paspor, apabila harga HKT di bawah USD500 maka proses registrasi IMEI akan langsung selesai. Apabila harga HKT di atas USD500 maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian lebih lanjut itu dapat diselesaikan di bandara kedatangan. Penumpang juga dapat mengurus di kantor DJBC di luar bandara yang dekat dengan tempat tinggal dan tetap mendapatkan pembebasan USD500 sepanjang masih dalam kurun waktu 5 hari sejak kedatangan.

Penumpang juga dapat menggunakan opsi pendaftaran di kantor pelayanan DJBC dengan syarat harus menyerahkan hasil pindai barcode IMEI saat kedatangan. Selain itu, PER 7/BC/2023 mengatur perubahan data IMEI apabila terjadi kesalahan input pada pendaftaran. Penumpang dapat mengajukan permohonan besert dokumen pendukung ke kantor DJBC tempat mendaftar, maksimal 30 hari sejak
tanggal persetujuan pendaftaran IMEI.