TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bahas Strategi Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Perdana di IKN

·

Bahas Strategi Pertumbuhan Ekonomi, Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Perdana di IKN

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN ini, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI).

Presiden menyampaikan, setelah ekspansif selama 3-4 bulan berturut-turut, PMI Indonesia kini pada bulan Juli 2024 masuk level kontraksi.

“Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati karena beberapa negara di Asia PMI-nya juga berada di angka di bawah 50, yaitu Jepang (49,2), Indonesia (49,3), RRT (49,8), Malaysia (49,7),” kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan komponen yang mengalami penurunan paling banyak, yaitu di sektor produksi (-2,6), pesanan baru atau order baru (1,7) dan sektor employment (-1,4).

“Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak empat bulan terakhir. Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah,” tegas Presiden.

Presiden menekankan untuk segera identifikasi penyebab utama dari penurunan ini, termasuk beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah serta serangan produk-produk impor. Presiden juga menyoroti perlunya belanja produk, penggunaan bahan baku lokal, dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Selain itu, kepala negara juga mendorong untuk pencarian pasar non tradisional dan potensi pasar ekspor baru untuk mengatasi tantangan ini.

“Dan mungkin juga karena permintaan dari ekspor atau dari luar negeri melemah, ini karena terjadi gangguan rantai pasok atau perlambatan ekonomi terhadap mitra-mitra dagang utama kita. Sehingga kita harus bisa mencari pasar non tradisional dan mencari potensi pasar baru ekspor kita,” pungkasnya.

Berita lainnya di Headlines