TRENDING
DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Bapenda Sumbar Gelar Samsat Ngabuburit

Redaksi PajakOnline · 18 Mar 2024, 11.10 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat menggelar program inovatif "Samsat Ngabuburit" untuk memudahkan pemilik kendaraan membayar pajak saat mencari takjil untuk berbuka puasa.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan, program tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak di Sumbar mendapatkan pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraannya.

"Inovasi ini merupakan cerminan dari komitmen Pemprov Sumbar untuk menghadirkan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat. Semoga dengan adanya ini semakin memudahkan masyarakat," katanya, kemarin.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumbar Syefdinon menjelaskan program "Samsat Ngabuburit" akan berlangsung setiap hari Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadhan oleh UPT Samsat di seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

Jenis layanan yang disediakan tidak ada bedanya dengan pelayanan ketika berurusan ke Kantor Samsat. Hanya durasi layanan yang dibatasi, yakni mulai pukul 15:00 sampai pukul 17:00 WIB.

"Tujuan kita adalah memudahkan masyarakat. Mereka tidak lagi mesti menyiapkan waktu khusus untuk datang ke Kantor Samsat, tetapi bisa mendapatkan pelayanan sembari ngabuburit bersama keluarga menjelang waktu buka puasa," katanya.

Sedangkan untuk persyaratan dalam pembayaran pajak kendaraan, Syefdinon menegaskan tidak ada perbedaan dengan biasanya, yakni cukup dengan membawa STNK asli dan KTP pemilik kendaraan.

Ia berharap dengan beragam kemudahan yang diberikan, kesadaran masyarakat untuk taat pajak juga menjadi semakin meningkat. Sebab, pajak yang dipungut tersebut akan dialokasikan kembali untuk membiayai jalannya roda pembangunan di Sumbar.