TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Tengah Kumpulkan Rp266 Miliar, Tinggal Sepekan Lagi

·

Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Tengah Kumpulkan Rp266 Miliar, Tinggal Sepekan Lagi

PajakOnline | Pemprov Jawa Tengah berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 266,11 miliar dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang akan berakhir pada 30 Juni 2025 ini.

Selain itu, pemprov juga membebaskan piutang pajak kendaraan sebesar Rp851,77 miliar dan mengumpulkan penerimaan opsen PKB untuk kabupaten kota se-Jawa Tengah mencapai Rp174,96 miliar.

Sebanyak 988.800 pemilik kendaraan bermotor telah memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan, data hingga 22 Juni 2025.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah Nadi Santoso mengatakan, masyarakat cukup antusias dengan program tersebut, bahkan melebihi ekspektasi hingga menyebabkan lonjakan kebutuhan material Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Nadi mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan yang tersisa hanya 7 hari ini. "Untuk masyarakat Jawa Tengah, terutama yang masih mempunyai kendaraan yang menunggak (pajaknya), segera manfaatkan program ini. Waktunya tinggal tujuh hari, dan tahun depan sudah tidak ada pemutihan lagi," katanya, dikutip pada Selasa (24/6/2025).

Program penghapusan denda atau pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) bertajuk "Tak Diskon Maka Tak Sayang" ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Nadi menegaskan tidak akan ada lagi program serupa pada tahun depan, sehingga ini merupakan kesempatan terakhir bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak.

Setelah program pemutihan berakhir, Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah di seluruh kabupaten kota akan melaksanakan operasi kepatuhan di daerah-daerah dengan tunggakan PKB yang tinggi. "Operasi kepatuhan di jalan tentunya ini banyak manfaatnya. Selain soal kepatuhan, juga tentang keselamatan selama berkendara, dan sosialisasi taat pajak," ujar Nadi.

Nadi juga menekankan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara yang akan dikembalikan dalam bentuk program pembangunan. Dia mengapresiasi wajib pajak yang sudah patuh membayar pajak dan memanfaatkan program pemutihan ini. "Kepada masyarakat yang sudah patuh membayar pajak, dan juga memanfaatkan program pemutihan ini, kami ucapkan terima kasih," katanya seperti dilansir jatengprov.go.id.
(Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines