Berita Pajak
10.398 artikel
Kejagung dan BPKP Umumkan Kerugian Negara Kasus Bakti Kominfo Rp8,3 Triliun
15 Mei 2023, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengumumkan kerugian negara akibat kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur kota pendukung paket 1, 2, 3, 4,
Ingin Hibah dan Warisan Tanah Bebas Pajak? Begini Caranya
15 Mei 2023, 16.00 WIB
PajakOnline.com —Pengalihan hak atas kepemilikan tanah atau bangunan dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh), sepanjang syarat formal dan material telah dipenuhi. Agar Wajib Pajak dapat dibebaskan dari PPh pada saat melakukan pengalihan hak, maka wajib pajak perlu
Penjelasan ILAP dan Jenis Data Informasinya
15 Mei 2023, 15.00 WIB
PajakOnline.com —Berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP memiliki kewenangan untuk meminta data terkait dengan perpajakan yang diperlukan kepada Instansi Pemerintah, Le
Piutang Tidak Tertagih Bisa Dibiayakan, Ini Syaratnya
15 Mei 2023, 14.00 WIB
PajakOnline.com —Piutang adalah uang yang dipinjamkan yang dapat ditagih dari seseorang. Piutang juga berarti tagihan uang perusahaan kepada pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal keluarnya tagihan. Dalam Undang-Undang (UU) PPh ialah
Pemkot Sukabumi Optimalisasi Penerimaan Pajak
15 Mei 2023, 13.00 WIB
PajakOnline.com —Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Iskandar mengatakan penerimaan pajak sangat penting untuk merealisasikan program pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak da
Siap-siap Aturan Pajak Natura Terbit Bulan Depan
15 Mei 2023, 12.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerbitkan aturan pajak natura pada Juni 2023. Aturan tersebut sudah dalam tahap finalisasi dan selanjutnya harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Kita tinggal harmonisasikan di Kemenkumham. Mudah-mudahan da
Gara-gara Lupa, Puluhan Ribu Kendaraan di Kota Pekalongan Nunggak Pajak
15 Mei 2023, 11.00 WIB
PajakOnline.com — Puluhan ribu kendaraan milik warga di Kota Pekalongan menunggak pajak. Samsat Kota Pekalongan mencatat hingga April 2023, tunggakkan pajak mencapai Rp28,54 miliar dari objek pajak 65,9 ribu kendaraan. Tunggakan tersebut ada yang berasal dari sisa tunggakan tahun
Beda Pajak Parkir dan Pengelolaan Lahan Parkir Seperti Ini
15 Mei 2023, 10.00 WIB
PajakOnline.com —Jasa parkir atau jasa penyediaan lahan parkir merupakan bagian dari pajak daerah. Dengan subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggaraka
Air Bersih Dibebaskan PPN, Berikut Penjelasannya
15 Mei 2023, 09.00 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah telah mengatur ketentuan tentang pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas biaya pasang dan biaya beban air bersih. Sehingga nantinya pelanggan tidak perlu membayar pajak atas konsumsi air bersih. Hal ini dilakukan pemerintah guna menjamin keterse
Pemkot Jambi Tertibkan Reklame Langgar Aturan
15 Mei 2023, 08.00 WIB
PajakOnline.com —Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Tim Optimalisasi Ketaatan Pajak Daerah Tahun 2023 menertibkan atribut baliho dan reklame yang melanggar aturan dan tidak membayar pajak. Wali Kota Jambi Syarif Fasha menjelaskan, penertiban sesuai Instruksi Wali Kota Jambi Nomor 3
Cara Daftar NPWP Badan, Siapkan Dokumen Berikut Ini
14 Mei 2023, 05.20 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerangkan cara mendaftarkan NPWP buat wajib pajak badan. Sejumlah dokumen perlu dipersiapkan agar wajib pajak badan mendapatkan NPWP, baik wajib pajak yang berorientasi profit dan nonprofit maupun wajib pajak cabang. DJP menyatak
DJP Percepat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
14 Mei 2023, 05.00 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menerbitkan kebijakan terkait kemudahan layanan kepada Wajib Pajak (WP) terhitung mulai 9 Mei 2023. Kemudahan dimaksud terkait penyederhanaan proses restitusi dengan jangka waktu dari semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja s
