Berita Pajak
10.320 artikel
Pemprov DKI Jakarta Relaksasi Pajak Daerah
3 Nov 2025, 01.00 WIB
PajakOnline | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan relaksasi pajak daerah yang meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan
MUI Minta Pemerintah Pungut Pajak dengan Adil, Jangan Bebani Masyarakat Kecil
3 Nov 2025, 00.25 WIB
PajakOnline | Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah untuk tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk kepada masyarakat, serta membebaskan pajak bagi usaha-usaha yang belum untung. Sesuai amanat Ijtima Ulama MUI yang diputuskan dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatw
Marketplace Kini Jadi Pemungut PPh Pasal 22
3 Nov 2025, 00.20 WIB
PajakOnline | Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 resmi menetapkan platform e‑commerce atau marketplace—termasuk Shopee, Tokopedia, Bukalapak, TikTok Shop, dan Lazada—bertindak sebagai pemungut dan penyetor PPh Pasal 22 sebesar 0,5 % dari nilai
DJP Perketat Pengawasan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Berpenghasilan Tinggi
3 Nov 2025, 00.15 WIB
PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat pengawasan kepatuhan perpajakan terhadap wajib pajak berpenghasilan tinggi yang terkena lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35%. Pengawasan ini dilakukan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan p
DJP Terbitkan PER‑9/PJ/2025: Akses Auto-Faktur Bisa Dinonaktifkan, Berikut Ketentuannya
3 Nov 2025, 00.15 WIB
PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-9/PJ/2025 yang mengatur mekanisme penonaktifan akses pembuatan faktur pajak elektronik (auto-faktur) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terindikasi melakukan pelang
Kanwil DJP Jakarta Utara Tangkap Pengemplang Pajak, Rugikan Negara Rp1,5 Miliar
3 Nov 2025, 00.10 WIB
PajakOnline | Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menangkap dua tersangka pengemplang pajak yang merugikan negara hingga Rp1,5 miliar. Kepala Kanwil (Kakanwil) DJP Jakarta Utara Wansepta Nirwanda menje
Pajak Tidak Bisa Disamakan dengan Zakat atau Wakaf
3 Nov 2025, 00.10 WIB
PajakOnline | Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Abdul Muiz Ali menegaskan, pajak tidak dapat disamakan dengan zakat atau wakaf. Ia menjelaskan pajak berlaku untuk semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. "Sedangkan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang sudah me
DJP Ajak Wajib Pajak Aktivasi Akun Coretax
2 Nov 2025, 07.10 WIB
PajakOnline | Penerapan Coretax DJP sudah berjalan 7 bulan ini, sejak Januari 2025. Namun, jumlah wajib pajak yang sudah melakukan aktivasi akun di coretax baru 3,8 juta, dari jumlah wajib pajak terdaftar yang tercatat DJP, yakni sebanyak 86,7 juta wajib pajak (data tahun 2024).
Dari Uang Pajak, Pemerintah Kembangkan Ekosistem Sport Tourism
2 Nov 2025, 05.50 WIB
PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, pajak berperan penting dalam pembangunan nasional, termasuk pengembangan ekosistem pariwisata olahraga ( sport tourism ) seperti menghadirkan lintasan balap Sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat
Petugas Pajak Awasi Orang Pamer Harta di Medsos
2 Nov 2025, 03.50 WIB
PajakOnline | Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, petugas pajak mengawasi orang atau wajib pajak yang suka pamer harta di media sosial (medsos). Yoga mengatakan, DJP menggunakan teknologi crawling, yakni pemindaian oto
Jakarta Diskon Pajak Gelaran Seni, Budaya, dan Olahraga
2 Nov 2025, 03.45 WIB
PajakOnline | Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 852 Tahun 2025 tentang pengurangan dan pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk kegiatan seni, budaya, hiburan, dan sosial, yang berlaku surut mulai 27 Agust
Warisan Bukan Objek Pajak Penghasilan, Begini Penjelasan DJP
2 Nov 2025, 03.40 WIB
PajakOnline | Sehubungan dengan ramainya pembahasan di masyarakat mengenai istilah 'pajak warisan' yang dianggap dikenakan ketika ahli waris melakukan balik nama atas tanah dan bangunan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan bahwa warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasi
