Berita Pajak
10.324 artikel
Dari Uang Pajak, Pemerintah Kembangkan Ekosistem Sport Tourism
2 Nov 2025, 05.50 WIB
PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan, pajak berperan penting dalam pembangunan nasional, termasuk pengembangan ekosistem pariwisata olahraga ( sport tourism ) seperti menghadirkan lintasan balap Sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat
Petugas Pajak Awasi Orang Pamer Harta di Medsos
2 Nov 2025, 03.50 WIB
PajakOnline | Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, petugas pajak mengawasi orang atau wajib pajak yang suka pamer harta di media sosial (medsos). Yoga mengatakan, DJP menggunakan teknologi crawling, yakni pemindaian oto
Jakarta Diskon Pajak Gelaran Seni, Budaya, dan Olahraga
2 Nov 2025, 03.45 WIB
PajakOnline | Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 852 Tahun 2025 tentang pengurangan dan pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk kegiatan seni, budaya, hiburan, dan sosial, yang berlaku surut mulai 27 Agust
Warisan Bukan Objek Pajak Penghasilan, Begini Penjelasan DJP
2 Nov 2025, 03.40 WIB
PajakOnline | Sehubungan dengan ramainya pembahasan di masyarakat mengenai istilah 'pajak warisan' yang dianggap dikenakan ketika ahli waris melakukan balik nama atas tanah dan bangunan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan bahwa warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasi
DJP Kejar Ribuan Penunggak Pajak
2 Nov 2025, 03.40 WIB
PajakOnline | Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan tidak hanya menagih 200 wajib pajak besar tetapi juga ribuan penunggak pajak. Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengatakan jumlah penunggak pajak di Indon
DJP dan Dukcapil Sepakati NIK untuk Layanan Pajak
2 Nov 2025, 03.25 WIB
PajakOnline | Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan
Prinsip Keadilan, Ketika Beban Pajak Ditanggung Pemerintah
2 Nov 2025, 03.20 WIB
PajakOnline | Prinsip keadilan pajak melalui skema pajak ditanggung pemerintah atau DTP diberlakukan pada sektor-sektor prioritas strategis. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli, memacu penyerapan tenaga kerja, dan memastikan akses yang lebih adil terhadap kebutuhan da
Tarif Pajak Rendah Dorong Pertumbuhan Ekonomi
2 Nov 2025, 03.15 WIB
PajakOnline | Teori Kurva Laffer kembali mencuat di tengah wacana perpajakan Indonesia. Konsep yang digagas Arthur B. Laffer ini menegaskan pada tingkat tarif tertentu, justru penurunan tarif pajak dapat meningkatkan penerimaan negara karena mendorong aktivitas ekonomi. Ketika ta
Jumlah Orang Kaya Raya Kena Pajak Penghasilan 35 Persen Meningkat Signifikan
2 Nov 2025, 03.15 WIB
PajakOnline | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah Wajib Pajak berpenghasilan tinggi atau high wealth individual (HWI) yang populer disebut crazy rich Indonesia. Mereka memiliki kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pada level atas.
Daya Beli Melemah, PHK Meningkat: Tantangan Ekonomi Indonesia Tahun Ini
2 Nov 2025, 03.10 WIB
PajakOnline | Pada tahun 2025 ini perekonomian Indonesia menghadapi tekanan ganda: melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kenaikan harga terutama dipicu oleh administered prices, seperti bahan bakar dan tarif transportasi. Meskipun
Pemerintah Perkuat Pengaturan Pajak Aset Kripto
2 Nov 2025, 03.00 WIB
PajakOnline | Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pajak atas transaksi aset kripto, yakni PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (PMK-50/2025), PMK Nomor 53 Tahun
Ekspansif! Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Diperluas ke Sektor Hotel, Restoran, dan Kafe
2 Nov 2025, 02.00 WIB
PajakOnline | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas pemberian stimulus insentif pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya dan diperluas kepada para pekerja atau karyawan di hotel, restoran, hingga ka
