PajakOnline.com—Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menyatakan ingin memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta mendirikan Badan Penerimaan Negara.
Anies mengatakan, ada dua catatan yang dia dapatkan sebelum memutuskan untuk memisahkan DJP-Bea Cukai dari Kemenkeu. “Kami melihat fokus harus dibuat minimal 2 hal. Pertama, badan pengelolaan kelembagaan keuangan untuk menghadapi potensi krisis punya kapasitas resiliensi,” kata Capres Anies Baswedan dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Kedua, pemisahan tersebut, kata Anies untuk mendukung perekonomian dan sektor swasta atau private sector untuk bisa tumbuh dan berkembang.
Oleh karena itu, Capres Anies menilai realisasi pembuatan Badan Penerimaan Negara perlu dilakukan agar integrasi dan koordinasi seluruh pendapatan atau revenue negara.
Menurutnya, saat ini ada dua direktorat jenderal yang melakukan fungsi tersebut, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Capres Anies mengatakan pembentukan Badan Penerimaan Negara mungkin akan memakan waktu. “Tapi yang namanya pembuatan institusi baru gak bisa seperti proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” katanya.
Calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anies-Cak Imin memiliki janji politik pada Pilpres 2024, salah satunya membentuk badan penerimaan negara, yaitu dengan memisahkan Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam poin kedelapan visi misi pasangan yang disebut sebagai ‘AMIN’ tersebut, Anies bersama Cak Imin ingin membangun kelembagaan yang berintegritas dan akuntabel, melalui pembagian kewenangan yang harmonis antar instansi.
“Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung Presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara,” tulisnya dalam visi dan misi mereka. Dalam janjinya tersebut, Anies-Cak Imin turut memastikan proses penataan kelembagaan Keuangan Negara berjalan lancar melalui perencanaan dan eksekusi yang matang.
