TRENDING
Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianKurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi Perhatian
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Survei Bloomberg: Para Ekonom Pilih Anies Baswedan sebagai Presiden 2024

Redaksi PajakOnline · 23 Jan 2024, 04.05 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Berdasarkan survei Bloomberg, para ekonom memberikan nilai tertinggi kepada Anies Baswedan, yang berstatus sebagai "kuda hitam", dalam kontestasi Pilpres 2024. Ekonom ternama memberikan dukungan penuh kepada mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Capres Nomor Urut 2 Anies Baswedan untuk menggantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Anies Baswedan, sosok yang paling vokal dalam mengkritik Presiden Joko Widodo, mendapat nilai tertinggi, yakni 33. Nilai tersebut didapat dari 17 ekonom dan analis pasar ketika ditanya siapa yang menurut mereka paling tepat untuk memimpin Indonesia," tulis Bloomberg dikutip, Kamis (18/1/2024).

Sementara itu, Menteri Pertahanan sekaligus Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan nilai 29. Sedangkan, mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menduduki posisi terbawah dengan nilai 28.

Bloomberg menulis bahwa Indonesia kurang dari sebulan lagi akan mengadakan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024. Ketika lebih dari 204 juta pemilih yang memenuhi syarat akan memilih seorang pemimpin yang akan mengawasi perekonomian yang bernilai lebih dari USD1 triliun.

Jutaan mata tertuju pada proses Pemilihan Presiden di Indonesia pada awal tahun ini. Jika tidak ada satu pun dari tiga kandidat yang mendapatkan setidaknya setengah dari suara, maka akan ada putaran kedua di bulan Juni 2024.