TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Aktivasi NPWP NE

·

Cara Aktivasi NPWP NE

PajakOnline.com—NPWP dapat diubah statusnya menjadi Non Efektif (NE). Wajib Pajak NE atau NPWP NE merupakan status saat Wajib Pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban lapor SPT. Namun, DJP bisa saja menonaktifkan NPWP tanpa pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memastikan NPWP Anda tetap aktif dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Berikut beberapa kondisi NPWP dapat di non efektifkan sementara:

1. Anda pindah ke luar negeri.
2. Anda sudah tidak lagi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas lainnya.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
4. Anda meminta NPWP dihapus namun belum ada keputusan.

Untuk dapat mengaktifkan kembalik NPWP NE, berikut beberapa data yang harus disiapkan:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Nama.
3. NIK untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Alamat tempat tinggal.
5. Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
6. Nomor telepon atau nomor ponsel yang terdaftar pada sistem informasi DJP.
7. EFIN dari salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo bagi Wajib Pajak badan.

Mengaktifkan kembali NPWP NE dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau wakil Wajib Pajak bagi Wajib Pajak badan, warisan yang belum terbagi, atau instansi. Aktivasi NPWP NE dapat dilakukan melalui kring pajak maupun secara langsung melalui KPP terdaftar.

Berikut cara mengaktifkan kembali NPWP NE secara langsung ke KPP terdaftar:

1. Unduh formulir permohonan aktivasi NPWP.
2. Setelah permohonan aktivasi NPWP diisi dan ditandatangani, silahkan serahkan ke KPP terdekat.
3. Lampirkan fotokopi KTP dan NPWP lama.
4. Lalu, petugas yang berwenang akan melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka pengaktifan kembali Wajib Pajak NE. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines