TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Lapor SPT Masa PPN

· ·

Cara Lapor SPT Masa PPN

PajakOnline.com—Penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib dilakukan wajib pajak yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam menyampaikan SPT Masa PPN maksimal akhir bulan berikutnya sesudah berakhir masa pajak dan wajib dilaporkan meskipun tidak terdapat transaksi yang dilakukan PKP.

SPT Masa PPN ini sebagai pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan mengenai:

1. Pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang sudah dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau lewat pihak lain pada satu Masa Pajak, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berikut cara melaporkan SPT Masa PPN:

Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN harus berbentuk dokumen elektronik. Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM harus melalui laman https://web-efaktur.pajak.go.id/ dengan beberapa tahapan nya yaitu:

1. Buka laman https://web-efaktur.pajak.go.id/
2. Kemudian isi Password akun PKP
3. Klik administrasi SPT, lalu pilih monitoring SPT dan klik posting SPT
4. Pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak yang ingin dilaporkan, jika ingin pembetulan laporan ke-1 maka pada tampilan pembetulan diisi angka 1
5. Kemudian pilih Buka untuk proses pengecekan data apakah sudah benar atau belum
6. Pilih Induk, lalu isi NTPN
7. Selanjutnya pilih metode pembayaran NTPN atau PBK,
8. Jika NTPN maka nomor NTPN diisi berdasarkan nomor di Bukti Pembayaran Elektronik dan isi jumlah sesuai dengan PPN yang telah dibayar
9. Apabila hasil dari PBK maka isi Nomor PBK yang dikeluarkan oleh KPP dan isi jumlah.
10 Sesudah semua diisi lalu klik tambah, kemudian pilih di kolom pernyataan dan submit. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines