TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Memperbaiki Kesalahan Bayar Masa Pajak

· ·

Cara Memperbaiki Kesalahan Bayar Masa Pajak

PajakOnline.com—Saat menyetorkan pajak masa, bisa jadi terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam pembayaran. Apakah masih bisa diperbaiki atau direvisi? Bagaimana caranya? Jika Anda salah membayar masa pajak ternyata masih bisa dibetulkan. Caranya harus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan yang sama, sebaiknya ketahui dan pahami apa saja yang menyebabkan adanya kesalahan dalam penyetoran masa pajak.

Berikut penyebab terjadinya salah bayar pajak masa:

1. Jumlah nominal yang disetor/dibayar salah
2. Nomor Objek Pajak (NOP) salah
3. Kesalahan pengisian NPWP
4. Salah mencantumkan kode penyetoran/pembayaran pajak (KAP dan KJS)
5. Salah mengisi masa pajak atau tahun pajak.

Kekeliruan pengisian nominal ataupun input KJS/KAP tersebut tidak hanya terjadi pada pembayaran masa pajak saja, tetapi sering terjadi juga saat penyetoran untuk tahun pajak.

Baik itu salah bayar masa pajak ataupun tahun pajak, keduanya harus dilakukan perbaikan dengan cara yang benar.

Cara Memperbaikinya sebagai berikut;

Untuk memperbaiki kesalahan dalam membayar pajak adalah dengan melakukan pemindahbukuan (PBK). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-160/PJ/2022.

Berikut contoh perbaikan ketika terjadi kekeliruan dalam pembayaran masa pajak:

PT Jaya Makmur telah menyetorkan PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar Rp25.000.000 Masa Pajak Januari 2023 yang seharusnya ke PPh Pasal 23.

Maka PT Jaya Makmur harus melakukan pemindahbukuan dari PPh 4 ayat 2 sebesar Rp25.000.000 tersebut ke PPh 23 Masa Pajak Januari 2023.

Pemindahbukuan ini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-PBK pada laman pajak.go.id maupun langsung ke KPP atau pos/jasa pengiriman dengan bukti SSP.

Berikut cara memperbaiki jika salah bayar pajak:

1. Melakukan pemindahbukuan elektronik dengan cara login ke e-PBK DJP, masukkan NIK atau NPWP, ketikkan kata sandi dan kode captcha.

2. Pada laman e-PBK, pilih menu Pemindahbukuan, lalu ikuti proses cara pemindahbukuan.

3. Tunggu proses pemindahbukuan disetujui DJP paling lama 21 hari.

4. Setelah itu Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari DJP bahwa proses pengajuan pemindahbukuan berhasil atau ditolak.

5. Apabila ditolak, ajukan lagi dan pastikan semua dokumen yang disyaratkan telah Anda lengkapi dengan baik dan benar. (Wiasti Meurani)

Berita lainnya di Headlines