TRENDING
DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo Sigit
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Charta Politika: 63,1% Publik Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Rencana reshuffle kabinet di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin ternyata mendapatkan dukungan dari publik. Hal ini tercermin dalam hasil survei yang dikeluarkan Charta Politika.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyampaikan, hasil survei terkait reshuffle kabinet, mayoritas publik sebesar 63,1% setuju. Sementara, hanya ada 24,3% yang tidak setuju dan 12,7% tidak tahu atau tidak jawab.

"Kalau kita membaca sekadar dari persepsi publik, di luar penilaian dari Pak Jokowi sebagai bos dari para menteri, memang dukungan atau dorongan publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar," kata Yunarto dalam paparannya secara virtual, Senin (13/6/2022).

Sementara itu, kata dia, dalam survei terhadap kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, tingkat kepuasan terhadap mereka ada di angka 53,5% Sementara ada 38,8% yang merasa tidak puas dan 7,7% tidak tahu atau tidak jawab.

"Jadi, bisa dibuat sebuah hipotesa sebetulnya adalah ketika reshuffle dilakukan, ini sebetulnya berpotensi juga satu pendorong atau pendongkrak dan boosting terhadap makin menaiknya tingkat kepuasan publik ke pemerintahan Jokowi dengan catatan, reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," ujarnya.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dari 34 provinsi.
Sedangkan untuk metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.83%) pada tingkat kepercayaan 95%.