TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Dampak Perang di Timur Tengah Terhadap Ekonomi Indonesia Diwaspadai

Redaksi PajakOnline · 22 Apr 2024, 09.35 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewaspadai dampak peperangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Palestina serta inflasi tinggi di Amerika Serikat terhadap ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenkeu bersama Bank Indonesia (BI) dan lembaga keuangan lain terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, perekonomian Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kondisi global yang berpotensi memengaruhi perdagangan dan sektor keuangan dunia.

“Kami tetap waspada dan turut menjaga stabilitas ekonomi,” kata Suahasil dikutip dari Antara, Jumat (19/4/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Suahasil juga menguraikan tantangan jangka menengah yang dihadapi Indonesia, yaitu mengenai perubahan iklim dan digitalisasi serta pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia dan dunia.

Dia mengatakan, hal tersebut sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang dalam menciptakan ruang bisnis dan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kita menciptakan kemakmuran bagi penduduk dan masyarakat Indonesia. Tentu tujuannya adalah menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Memang tidak mudah karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi yang terus mapan,” katanya.

Untuk itu, pihaknya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui tiga sumber utama, yaitu modal, tenaga kerja berkualitas, dan produktivitas yang tinggi. Maka untuk mendorong pertumbuhan tersebut, dapat didukung dengan kebijakan fiskal dari pemerintah.

Di sisi lain, Suahasil juga menyoroti pentingnya investasi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk investasi yang berasal dari APBN, APBD, sektor swasta dan BUMN yang harus diselaraskan untuk mencapai target pertumbuhan.

Dalam hal ini, Kemenkeu berperan menyiapkan berbagai macam fasilitas dari sisi perpajakan, digitalisasi, serta perluasan pembangunan infrastruktur untuk mendorong investasi. “Kita telah memiliki super deduction pajak penghasilan dan juga vokasi.

Kita juga lakukan perluasan pembangunan berbagai macam kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, termasuk pembangunan IKN adalah untuk membangun smart city yang berbasiskan teknologi tinggi. Dengan itu, maka pengelolaan APBN dan APBD harus makin sehat,” katanya.

Suahasil juga menyoroti perlunya mengelola belanja pemerintah dengan efisien untuk menciptakan ruang fiskal yang diperlukan untuk mendorong produktivitas serta mendorong program perlindungan sosial yang kuat. Dia juga berharap agar desain rencana kerja pemerintah ke depannya dapat bersinergi dengan semua pemerintah daerah di Indonesia.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/israel-serang-iran-seluruh-dunia-terkena-imbas/