Dana Perimbangan, Ini Penjelasannya

PajakOnline.com—Dana perimbangan adalah pendanaan daerah yang sumbernya dari APBN yang di antaranya terdapat Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004. Dana perimbangan berperan sebagai suatu sumber pendapatan daerah, di luar pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain.

Tak hanya sebagai membantu daerah untuk mendanai kewenangannya, dana perimbangan juga sebagai mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintahan pusat dan daerah sebagai mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.

Ketiga komponen dana perimbangan yakni (DBH, DAU, dan DAK) menjadi sistem transfer dana dari pemerintah menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya dijelaskan tentang definisi dari setiap jenis dana perimbangan.

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH menjadi dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah mengikuti angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terbagi menjadi dua jenis, yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU yaitu dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang dialokasikan sebagai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam upaya pelaksanaan Desentralisasi

Ditentukannya DAU suatu Daerah terhadap besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah. Kemudian fiscal gap menjadi selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK yaitu dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

DAK diperuntukkan khususnya sebagai membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, DAK setiap tahun selalu dialokasikan dalam APBN yang disesuaikan dengan program prioritas nasional.

Dalam menentukan daerah tertentu yang akan memperoleh alokasi DAK, ditetapkan kriteria oleh pemerintah. Kriteria itu diantaranya kriteria umum, khusus dan teknik.

Terdapat kriteria umum ditetapkan yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Hal ini dilihat dari penerimaan umum APBD sesudah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Kemudian, kriteria khusus ditentukan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah maksudnya yaitu daerah pesisir dan kepulauan, perbatasan dengan negara lain, tertinggal/terpencil, termasuk rawan banjir dan longsor, serta yang termasuk daerah ketahanan pangan.

Sedangkan, kriteria teknis ditentukan oleh kementerian/departemen teknis. Kriteria teknis antara lain meliputi standar kualitas/kuantitas konstruksi, serta perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)