PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak yang memiliki keharusan menyampaikan data laporan per negara atau Country by Country Report (CbC Report) tahun pajak 2019 untuk segera merampungkan laporan sebelum masuk tahun fiskal 2021.
DJP menyampaikan wajib pajak yang menjadi subjek untuk unggah data CbCR agar menyampaikan laporan tersebut paling lambat 31 Desember 2020. Tenggat waktu tersebut berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pembukuan tahun pajak 2019 mulai Januari sampai Desember.
"Wajib pajak yang wajib notifikasi dan/atau unggah CbCR tahun pajak 2019 secara online selambat-lambatnya pada 31 Desember 2020," cuit DJP melalui akun Twitter @DitjenPajakRI, yang kami kutip hari ini, Rabu (30/12/2020).
Setelah wajib pajak mengunggah data laporan per negara, lanjut DJP, langkah selanjutnya adalah melampirkan bukti penerimaan elektronik atas notifikasi atau CbCR 2019. Bukti penerimaan tersebut dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh badan untuk tahun pajak 2019.
"Dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi 1500200 atau mengirim surel ke cbcr@pajak.go.id," sebut DJP.
Seperti diketahui, laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen transfer pricing yang berisi data dan informasi terkait alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha.
Laporan CbCR disajikan dalam tabulasi khusus yang memiliki standar internasional dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain sesuai dengan perjanjian internasional. Pertukaran data berlaku bagi otoritas pajak yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA) dengan Indonesia.
Ketentuan laporan per negara ini diatur melalui PMK No.213/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya.
Peraturan ini menyatakan induk usaha suatu grup yang menjadi wajib pajak dalam negeri (WPDN) Indonesia dengan konsolidasi omzet lebih dari Rp11 triliun, wajib untuk menyampaikan CbCR kepada DJP.
Kewajiban lapor CbCR juga berlaku bagi WPDN yang merupakan anggota grup usaha yang induknya berada di luar negeri dan memiliki omzet usaha lebih dari €750 juta.
