TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Dual System, Pilih Pakai Coretax atau DJP Online

· ·

Dual System, Pilih Pakai Coretax atau DJP Online

PajakOnline | Pemerintah dan DPR bersepakat agar tidak menghambat penerimaan pajak maka sistem lama DJP yakni DJP Online bisa jalan bareng dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax.

Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax kepada PajakOnline mengatakan, ini berita baik bagi Wajib Pajak. Meskipun proyek Coretax yang bernilai Rp1,3 triliun, memiliki potensi besar, implementasinya yang terburu-buru malah mendapat kritik tajam dari Wajib Pajak. Sistem yang sebenarnya belum sepenuhnya siap pakai dipaksakan untuk digunakan oleh jutaan Wajib Pajak, yang berujung pada kekecewaan dan keluhan.

"Keputusan untuk memberikan kembali pilihan kepada Wajib Pajak untuk memilih antara Coretax atau DJP Online merupakan langkah yang bijak. Langkah ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu menurunkan ego dan mendengarkan keluhan dari para pengguna sistem tersebut," kata pria yang akrab disapa Kang Agus ini.

Menurut Raden Agus Suparman, wajib pajak kini memiliki fleksibilitas dalam memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa harus terhambat oleh kendala teknis yang ada di Coretax.

"Bagi Wajib Pajak, inti dari penggunaan sistem bukanlah pada pilihan antara Coretax atau DJP Online, melainkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lancar," kata Kang Agus.

Kang Agus mengatakan, saat Wajib Pajak memerlukan aplikasi untuk membuat Faktur Pajak, mereka kini dapat memilih untuk menggunakan Coretax atau e-Faktur Desktop. Begitu pula, saat memerlukan aplikasi untuk membuat Bukti Potong, Wajib Pajak bisa memilih antara Coretax atau e-Bupot yang tersedia di DJP Online.

"Dengan adanya pilihan ini, Wajib Pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih efisien, yang pada gilirannya akan mendukung penerimaan negara yang lebih baik.

Sebaliknya, tanpa adanya kemampuan untuk membuat Faktur Pajak atau Bukti Potong, Wajib Pajak tidak akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, yang tentu saja berdampak pada penerimaan pajak negara," kata Kang Agus.

Oleh karena itu, sambung Raden Agus Suparman, kebijakan penggunaan dua sistem ini secara bersamaan dapat dipandang sebagai langkah positif yang berdampak langsung pada kelancaran proses perpajakan dan penerimaan negara.

Dengan pembukaan opsi penggunaan dual system, diharapkan dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan, di mana Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa hambatan, sementara pemerintah memperoleh penerimaan pajak yang optimal.

Sebelumnya dalam pemberitaan media ini, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan, implementasi Coretax jalan bareng dengan sistem perpajakan yang lama yakni DJP Online (pajak.go.id) sambil terus menyempurnakan Coretax DJP. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu penerimaan pajak.

DJP tidak akan mengenakan sanksi terhadap para wajib pajak yang diakibatkan oleh bermasalahnya implementasi Coretax pada 2025. Selain itu, DJP akan memperkuat Cyber Security dan melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR secara berkala.

Berita lainnya di Headlines