TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Ekonomi Indonesia Tahan Resesi, JK: Jangan Pesimis!

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan perekonomian Indonesia memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi resesi global pada 2023 mendatang. JK menyebutkan, krisis dunia saat ini memang nyata, dimulai dari Covid-19 hingga dampak yang ditimbulkan akibat ketegangan geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina.

Salah satu krisis yang telah melanda dunia sejak 2019 akhir, yakni pandemi Covid-19, sudah sangat tertangani saat ini. Menurutnya, hal ini akan mengembalikan perekonomian ke kondisi normal. “Saya yakin resesi dunia ini tidak banyak menyentuh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Memang kita khawatir, tapi kita memiliki kesempatan dalam kekhawatiran ini, jangan semua pesimistis,” kata JK, Rabu (2/11/2022).

JK mengatakan, berdasarkan proyeksi dari World Bank, perekonomian Indonesia masih berpotensi tumbuh pada kisaran 5 persen pada 2023, juga sejumlah negara Asean lainnya, seperti Vietnam pada kisaran 7,5 persen, dan Filipina pada kisaran 6,5–7 persen.
Menurut JK, dengan proyeksi tersebut, Indonesia memiliki peluang yang lebih baik lagi di tengah terjadinya resesi global. Hal ini pun terjadi saat harga komoditas yang melonjak tinggi akibat krisis energi, Indonesia mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas unggulan, seperti batu bara dan CPO.

Nilai ekspor Indonesia melonjak signifikan dan mendorong surplus neraca perdagangan selama 29 bulan beruntun hingga September 2022.

Sebelumnya, JK menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tidak menakut-nakuti masyarakat atas situasi ekonomi tahun depan. "Saya bilang ke SMI (Sri Mulyani) jangan kasih takut orang, tahun depan akan kiamat. Saya telepon, jangan gitu. Jangan kasih takut," kata dia. JK juga mengingatkan Indonesia harus menghadapi semua persoalan yang muncul, tak terkecuali krisis ekonomi, krisis pangan, bahkan krisis energi.