TRENDING
Kapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSP
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Gubernur Jatim Apresiasi E-Pajak Pasir Guna Antisipasi Kebocoran PAD Lumajang

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mendukung inovasi pajak pasir elektronik untuk kawasan pertambangan pasir di Stockpile Terpadu di Kabupaten Lumajang.

"Kalau stockpile itu bisa dimaksimalkan fungsinya maka insyaallah proses monitoring dari perusahaan penambangan pasir dan distribusinya bisa tertata dengan lebih baik, mulai perpajakan hingga infrastrukturnya," kata Khofifah di Lumajang, Jawa Timur, dikutip hari ini.

Menurut Khofifah, Stockpile Terpadu di Kabupaten Lumajang saat ini mempunyai progres yang luar biasa, seperti adanya sistem digitalisasi maka penerapan pajak pasir berbasis elektronik dapat mempermudah proses monitoring dari perusahaan pertambangan.

"Retribusi pajak pasir berbasis sistem elektronik tersebut merupakan inisiasi dari Bupati Lumajang dengan Dinas SDM Provinsi Jawa Timur dan Bank Jatim," katanya.

Adapun sinergi dan kolaborasi tersebut, kata dia, merupakan sebuah kebutuhan dengan harapan, sehingga sinergi tersebut bisa terus dibangun dan terus ditumbuhkembangkan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jatim juga mengapresiasi tata ruang Stockpile Terpadu yang saat ini sudah lebih rapi dengan di bangunnya pagar pembatas dan pintu masuk serta pintu keluar yang lebih tertata.

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menjelaskan e-pajak pasir merupakan inovasi yang dilakukan sebagai upaya Pemkab Lumajang untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari aktivitas pertambangan pasir di Lumajang.

"Harapan kami Pemkab Lumajang bersama dengan Pemprov Jatim dan Bank Jatim bisa mengoptimalkan sinergisitas ini, sehingga bisa dikembangkan untuk lebih baik lagi," sebutnya.

Bupati yang akrab disapa Cak Thoriq ini mengatakan, sebelum ada Stockpile Terpadu sering terjadi kebocoran pajak, dimana setiap bulan pajak yang diterima rata-rata sekitar Rp400 juta, namun setelah adanya Stockpile Terpadu, saat ini setiap bulan pajaknya mencapai Rp2 miliar.

"Memang betul dulu ada kebocoran dan sekarang terus kami tingkatkan pengelolaannya supaya tidak tambah bocor, karena ini bisa menjadi PAD," pungkasnya. (Azzahra Choirrun Nissa)