PajakOnline.com—Gijzeling atau penyanderaan dilakukan kepada penanggung pajak dengan utang besar setelah berbagai upaya penagihan tidak berhasil. Prosedur ini kendati dinilai kontroversial, bisa diambil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya.
Penyanderaan bertujuan untuk menekan para penunggak pajak agar segera memenuhi kewajiban mereka dan menghindari upaya penghindaran pajak yang merugikan negara.
DJP memiliki kewenangan untuk menyandera penanggung pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100 juta dan yang dianggap tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajak tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak, penyanderaan dilakukan secara selektif dan hanya terhadap pihak yang memenuhi syarat tertentu agar tindakan ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Penagihan Pajak, definisi dari penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
Walaupun penyanderaan ini merupakan bentuk pengekangan, pemerintah telah menetapkan sejumlah hak yang harus diberikan kepada penanggung pajak selama masa penyanderaan. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 69 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023.
DJP memberikan hak-hak kepada penanggung pajak yang sedang disandera;
Melaksanakan Ibadah
Penanggung pajak berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya di tempat penyanderaan.
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Penanggung pajak harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyediaan Makanan
Penanggung pajak berhak mendapatkan makanan yang layak, termasuk menerima kiriman makanan dari keluarga.
Penyampaian Keluhan
Penanggung pajak memiliki hak untuk menyampaikan keluhan mengenai perlakuan petugas selama masa penyanderaan.
Akses Informasi dan Bahan Bacaan
Penanggung pajak dapat memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya sendiri.
Kunjungan dari Pihak Luar
Meskipun berada dalam masa penyanderaan namun wajib pajak atau penanggung pajak masih memiliki hak menerima kunjungan dari sanak keluarga, pengacara, dan sahabat setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Hak kunjungan ini diberikan paling banyak tiga kali dalam seminggu selama 30 menit untuk setiap kali kunjungan.
