TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

IFS Dukung Penuh Badan Gizi Nasional

Redaksi PajakOnline · 26 Agu 2024, 15.45 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Dewan Pembina Indonesia Food Share (IFS) Sarjan Tahir mendukung penuh Badan Gizi Nasional. Keberadaan Badan Gizi Nasional dinilai strategis untuk melaksanakan program makan siang gratis yang kini sudah berganti menjadi makan bergizi.

"Badan Gizi Nasional ini bisa fokus dalam mengatasi persoalan gizi buruk, stunting, dan kekurangan gizi. Dengan begitu, sumber daya manusia (SDM) Indonesia semakin cerdas dan berkualitas karena asupan gizi dalam makanannya tercukupi," kata Sarjan.

Menurut Data Badan Pusat Statistik Indonesia melalui Survei Konsumsi Makanan Individu tahun 2022​ sebanyak 21 juta orang Indonesia mengalami kekurangan gizi. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan setiap warga Indonesia mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Sarjan mengungkapkan, berbagai faktor yang menyebabkan kekurangan gizi di Indonesia. Salah satunya adalah akses terbatas terhadap makanan bergizi, terutama di daerah-daerah terpencil atau miskin.

"Keterbatasan ekonomi juga menjadi hambatan utama, dimana sebagian besar penduduk Indonesia tidak mampu membeli makanan bergizi secara teratur," kata dia.

Anak-anak yang menderita kekurangan gizi sering mengalami pertumbuhan yang terhambat, gangguan perkembangan kognitif, dan penurunan daya tahan tubuh, yang semuanya dapat berdampak buruk pada masa depan mereka. Selain itu, orang dewasa yang mengalami kekurangan gizi rentan terhadap penyakit, kelelahan kronis, dan produktivitas yang rendah, yang semuanya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Sarjan Tahir mengatakan Badan Gizi Nasional dapat mewujudkan generasi cerdas Indonesia Emas di masa mendatang.

"Bukan hanya akses pendidikan tinggi yang terbuka luas, namun akses pemenuhan gizi yang mencukupi bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pondasi bagi generasi Indonesia Emas. Gizi ini investasi kita untuk masa depan," kata Sarjan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Food Share (IFS) Nuruddin Siraj mengatakan, Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi anggaran untuk program kerja tahun 2025 sebesar Rp71 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dengan anggaran besar tersebut Badan Gizi Nasional diharapkan dapat menangani persoalan gizi dari hulu ke hilir, termasuk rantai pasok tersedianya makanan bergizi seperti sayur mayur, buah-buahan, telur, daging, ikan, susu, tahu, tempe, dan lainnya. Keberadaan Badan Gizi Nasional semakin mengakselerasi perekonomian Indonesia terus bergerak maju," kata Nuruddin.