TRENDING
Satgas PKH Setor Rp13,24 Triliun ke Negara, Termasuk Penerimaan PajakTiga Indikator Ekonomi Menguat, Fundamental Indonesia Makin Terjaga Masuki Kuartal IV 2026Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangInflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen, Harga Pangan Jadi SorotanSurplus Perdagangan Indonesia Capai USD7,25 MiliarDJP Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global, Sasar Wajib Pajak MultinasionalTarget Pajak 2027 Naik, DJP Pastikan Restitusi Tetap Cair Tepat WaktuPMK 71/2026 Buka Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak hingga 2 TahunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak KetigaSatgas PKH Setor Rp13,24 Triliun ke Negara, Termasuk Penerimaan PajakTiga Indikator Ekonomi Menguat, Fundamental Indonesia Makin Terjaga Masuki Kuartal IV 2026Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangInflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen, Harga Pangan Jadi SorotanSurplus Perdagangan Indonesia Capai USD7,25 MiliarDJP Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global, Sasar Wajib Pajak MultinasionalTarget Pajak 2027 Naik, DJP Pastikan Restitusi Tetap Cair Tepat WaktuPMK 71/2026 Buka Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak hingga 2 TahunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanDJP Terbitkan Aturan Penyedia Printer Meterai Teraan DigitalGaruda Juara ASEAN! Bekap Thailand Lewat Penalti, Gema Sasmita Bicara DNA JuaraDJP Kejar Target Pajak Rp2.593,4 Triliun pada 2027Tax Ratio 2027 Ditargetkan 9,26%, DJP Andalkan Coretax dan Perluasan Basis PajakSebanyak 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2026, Cek Daftar dan KeringanannyaSuahasil Lantik 17 Pejabat Kemenkeu, 13 di Antaranya Pejabat Strategis DJPPMK 71/2026 Ubah Tata Cara Keberatan Pajak, DJP Kini Bisa Minta Data Pihak Ketiga
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Jamiluddin Ritonga: Evaluasi Tim Komunikasi Presiden Jokowi Agar Blunder Tidak Berulang

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan blunder. Kali ini Jokowi melalui video mempromosikan makanan Indonesia, yang salah satunya bipang ambawang (panggang babi) dari Kalimantan.

Sebelumnya, Jokowi juga melakukan blunder dalam kasus Perpres Miras dan pernyataannya mengenai benci produk asing.

Hal semacam itu seharusnya tidak boleh terjadi bila ring satu Presiden, termasuk Tim Komunikasinya, sangat selektif dan korektif terhadap semua hal yang keluar dari istana. Mereka harus mempertimbangkan secara komprehensif dan integratif dari setiap kebijakan yang diambil Presiden Jokowi.

Hal yang sama juga berlaku pada pidato dan pernyataan presiden yang ditujukan untuk konsumsi publik. Semuanya harus diseleksi sehingga yang keluar dari presiden sangat terukur dan dampaknya sudah dapat diperhitungkan sebelumnya.

Kasus promosi bipang ambawang misalnya, sangat tidak sesuai disampaikan di Bulan Ramadhan. Komunikasi seperti ini sangat mengabaikan empati terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Karena itu, wajar kalau akhirnya munculnya reaksi keras dari masyarakat. Mereka menilai pesan promosi seperti itu tidak toleran terhadap umat Islam.

Memang ada upaya pelurusan atas apa yang disampaikan Jokowi, namun tetap saja tidak menolong. Justru hal itu dinilai masyarakat hanya sebuah pembenaran.

Kalau pembenaran semacam itu terus dilakukan, dikhawatirkan akan memunculkan masyarakat lebih luas. Di sini perlu kebesaran jiwa Presiden Jokowi mengakui kesalahan dengan meminta maaf kepada umat Islam.

Jadi, kalau Presiden melakukan blunder dalam kebijakan dan pernyataan, maka dapat diduga orang-orang di ring satu dan tim komunikasi presiden bekerja tidak maksimal atau tidak menutup kemungkinan mereka memiliki agenda sendiri di luar agenda presiden.

Dalam komunikasi politik, blunder seperti itu tentu dapat menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Dalam setiap ketidakpastian akan memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.

Dalam situasi demikian akan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada presiden. Padahal kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai prasyarat dipatuhinya suatu kebijakan dan diikutinya pernyataan pimpinan.

Kalau masyarakat sudah tidak percaya, dikhawatirkan kepatuhan masyarakat pada presiden akan turun drastis. Hal ini tentu sangat berbahaya manakala rakyat sudah tidak lagi mengikuti kebijakan dan pernyataan presidennya.

Untuk itu, presiden harus mengevaluasi orang-orang di ring satu dan tim komunikasinya, agar blunder seperti itu tidak terulang kembali.


M. Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul

Penulis Buku:

Perang Bush Memburu Osama
Tipologi Pesan Persuasif
Riset Kehumasan

Mengajar:

Isu dan Krisis Manajemen
Metode Penelitian Komunikasi
Riset Kehumasan
Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 – 1999