TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Kanwil DJP Bali dan Kodam IX/Udayana Kerja Sama Pengumpulan Data Lapangan Perpajakan yang Berkualitas

Redaksi PajakOnline · 14 Agu 2024, 12.20 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menandatangani perjanjian kerja sama dengan Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana di Ruang Airlangga, Gedung Utama Kodam IX/Udayana, Selasa (16/7/2024). Penandatanganan dilakukan Kepala Kanwil DJP Bali dan Panglima KODAM IX/Udayana.

“Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pencari data dan/atau informasi untuk perluasan basis data perpajakan, dukungan penyelenggaraan kegiatan operasional bersama, kegiatan intelijen bersama, dan kegiatan lainnya yang disepakati bersama,” kata Mayor Jenderal TNI Bambang Trisnohadi Panglima KODAM IX/Udayana.

“Pembuatan kerja sama ini merupakan tindaklanjut dari kerja sama yang telah dilakukan di tingkat pusat sebelumnya yaitu antara TNI AD dengan DJP pada tahun 2022, dan ini merupakan perwujudan tindaklanjut kerja sama yang telah dilakukan oleh pusat,” tambah Bambang Trisnohadi.

Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaeti Munawaroh mengucapkan terima kasih kepada Panglima Kodam IX Udayana yang telah berkenan untuk menyepakati kerja sama dan menjalin sinergi antara TNI Angkatan Darat dengan Direktorat Jenderal Pajak.

“TNI seperti yang kita ketahui merupakan satuan yang sangat dekat dengan masyarakat dan sangat dicintai oleh masyarakat. Satuan TNI selalu mengedepankan komunikasi sosial dan menjalankan pembinaan teritorial dengan segenap lapisan masyarakat dengan sangat baik. Oleh karena itu sinergi ini sangat penting untuk kita jalankan demi kepentingan negara dan kepentingan bersama,” ujar Nurbaeti.

“Harapan kami dengan adanya kerja sama yang baik ini, kita dapat memperoleh informasi tentang wajib pajak seluas-luasnya melalui bantuan dan sinergi dengan TNI namun dengan tetap mengedepankan prinsip kemanunggalan TNI dengan Rakyat,” tutup Nurbaeti.