TRENDING
Ekspor Indonesia Tembus USD221,23 Miliar hingga September 2026, Industri Pengolahan Jadi Motor PertumbuhanDJP Tunjuk 3 Pemungut Baru, Kepatuhan Pajak Ekonomi Digital DiperkuatPenerimaan Pajak Riau Capai Rp13,23 Triliun, Tumbuh 28,97 Persen hingga September 2026Pajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026Indonesia Perkuat Kerja Sama Pajak Global, Dirjen Pajak Tanda Tangani GIR MCAAViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanEkspor Indonesia Tembus USD221,23 Miliar hingga September 2026, Industri Pengolahan Jadi Motor PertumbuhanDJP Tunjuk 3 Pemungut Baru, Kepatuhan Pajak Ekonomi Digital DiperkuatPenerimaan Pajak Riau Capai Rp13,23 Triliun, Tumbuh 28,97 Persen hingga September 2026Pajak Fintech Terkumpul Rp5,40 Triliun hingga September 2026Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp2,18 Triliun hingga September 2026Setoran Pajak Digital Capai Rp58,75 Triliun hingga September 2026Indonesia Perkuat Kerja Sama Pajak Global, Dirjen Pajak Tanda Tangani GIR MCAAViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis Disiapkan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kerja Sama 5 Dekade, Indonesia Harapkan Makin Kuat dengan ADB

·

Kerja Sama 5 Dekade, Indonesia Harapkan Makin Kuat dengan ADB

PajakOnline.com— Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia baru saja meluncurkan buku kerja sama Indonesia dengan ADB yang berjudul “Indonesia and Asian Development Bank: Fifty Years of Partnership”.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam keynote speech peluncuran buku tersebut mengemukakan bahwa ADB merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan.

“Indonesia adalah pemegang saham keenam terbesar di ADB dengan kontribusi modal 5,43%, atau terbesar setelah Jepang (15,65%), AS (15,65%), China (6,46%), India (6,35%), dan Australia (5,8%), sehingga Indonesia sangat aktif dalam kerja sama dengan ADB," lengkapnya.

Hal ini diakui oleh Presiden ADB yang baru terpilih pada Januari 2020 lalu, Masatsugu Asakawa. Terbukti, Indonesia adalah negara anggota pertama yang dikunjungi Presiden Asakawa dalam masa jabatannya yang baru ini.

Selain merupakan salah satu pemegang saham terbesar, Indonesia mempunyai peran penting dalam sejarah ADB. Bersama dengan 30 negara lain, Indonesia menginisiasi pembentukan ADB tahun 1966.

Selama 50 tahun, kerja sama ADB-Indonesia telah banyak membuahkan hasil, seperti dukungan bagi Indonesia untuk lepas dari krisis finansial, penyediaan infrastruktur, penanggulangan bencana, pengembangan pendidikan dan keahlian serta pengembangan sektor keuangan.

Dalam proses penentuan agenda pembangunan yang akan didukung, ADB mengedepankan kolaborasi dan konsultasi yang kuat sejak tahapan awal kerja sama dengan negara anggota.

Ke depan, pemerintah Indonesia berharap kerja sama selama lebih dari 50 tahun ini dapat terus dilanjutkan dan diperkuat dengan tetap melihat kebutuhan agenda pembangunan Indonesia.

Prioritas pembangunan Indonesia saat ini difokuskan untuk menghadapi tantangan dalam rangka menuju negara maju (high income country) di 2045 seperti mengelola kebutuhan masyarakat berpendapatan menengah yang sangat dinamis serta mengantisipasi aging population dan peningkatan urbanisasi.

“50 tahun adalah waktu kerja sama yang cukup panjang, namun masih perlu dilanjutkan dan diperkuat agar perekonomian Indonesia dapat bertransformasi sepenuhnya”, sambung Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Sejalan dengan aspirasi pemerintah Indonesia, Presiden Asakawa juga berkomitmen untuk terus membangun kemitraan yang kuat dengan Indonesia dengan tujuan bersama yaitu mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

ADB pun sudah mengusulkan dukungan yang akan diberikan ke Indonesia untuk 5 tahun mendatang melalui Strategi Kemitraan Negara (Country Strategy Partnership) 2020 – 2024. Beberapa area prioritas Pemerintah yang dicakup di dalamnya adalah investasi sumber daya manusia, akselerasi investasi dan infrastruktur, mengatasi risiko perubahan iklim serta mendukung ketahanan lingkungan.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines