TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Momen Natal dan Tahun Baru Dorong Kenaikan Konsumsi Rumah Tangga

Redaksi PajakOnline · 4 Jan 2023, 05.40 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Momentum perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru akan menjadi pendorong kenaikan konsumsi rumah tangga. Masyarakat mulai belanja di luar rumah setelah 2 tahun terdampak pembatasan sosial ketat. Sektor usaha yang berkaitan dengan ritel, transportasi, perhotelan dan restoran akan kembali tumbuh positif. Hal tersebut disampaikan Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat dihubungi PajakOnline.com, hari ini.

Bhima mengatakan, masyarakat akan memanfaatkan momentum tersebut untuk membeli produk makanan dan minuman, baik di tempat rekreasi, mal, supermarket, maupun toko-toko ritel lain di daerah.

Oleh karena itu, Bhima menyarankan pelaku industri makanan dan minuman untuk memperluas kanal distribusi serta melakukan promosi dan menaikkan anggaran belanja iklan.

Bhima menyebut upaya tersebut perlu dilakukan karena momentum positif pada periode Nataru tidak lepas dari tantangan. Terutama terkait kenaikan biaya bahan baku dan angkutan logistik yang mendorong terjadinya penyesuaian harga. "Ada juga yang menyesuaikan ukuran produk atau mengeluarkan produk baru dengan varian harga yang lebih terjangkau konsumen," kata Bhima.

Untuk proyeksi tahun 2023, Bhima mengungkapkan, kondisi bisa berbalik arah dengan naiknya suku bunga, inflasi tinggi, pembalikan harga komoditas ekspor hingga ancaman resesi global bisa berdampak ke penciptaan lapangan kerja.

"Kalau gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) berlanjut imbasnya ke daya beli masyarakat. Pemerintah sebaiknya segera rilis paket kebijakan ekonomi yang merangkum langkah stimulus fiskal dan non-fiskal," pungkas Bhima.