TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pajak Jadi Tulang Punggung Fiskal dan Penerimaan Negara

· ·

Pajak Jadi Tulang Punggung Fiskal dan Penerimaan Negara

Jakarta, PajakOnline - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan pajak tetap menjadi tulang punggung fiskal dan sumber utama penerimaan negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian pasar keuangan internasional.

Menurut Bimo, penerimaan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga transformasi ekonomi nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak neto pada kuartal I-2026 mencapai sekitar Rp394,8 triliun. Kinerja tersebut didorong oleh pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh orang pribadi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi domestik selama awal tahun 2026.

Bimo menyebut reformasi administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax DJP mulai memberikan dampak positif terhadap pengawasan dan perluasan basis pajak. Sistem berbasis data tersebut memungkinkan integrasi informasi lintas sektor dan pemantauan transaksi secara lebih real time sehingga potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan.

Meski demikian, DJP tetap mewaspadai perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak pada Maret 2026. Hingga akhir Maret, pertumbuhan penerimaan pajak tercatat sekitar 20,7 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Januari dan Februari yang sempat menembus di atas 30 persen.

Pemerintah juga terus memperluas basis pajak, termasuk dari sektor ekonomi digital dan pengawasan wajib pajak nonaktif yang masih memiliki aktivitas ekonomi. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga kesehatan fiskal negara dan mencapai target penerimaan APBN 2026.

Di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara, pajak dinilai menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan reformasi perpajakan mampu meningkatkan rasio pajak nasional secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Berita lainnya di Headlines